Perjalanan Kasus Lukas Enembe Hingga Dicegah ke Luar Negeri dan Rekening Diblokir

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai tersangka kasus korupsi dan telah dicegah bepergian ke luar negeri. KPK mencurigai, semasa Lukas menjabat, banyak proyek fiktif di Papua tetapi menggunakan anggaran negara.

Kasus ini bermula dari pengakuan KPK yang menerima laporan masyarakat. Kemudian, KPK mengajukan surat cegah atas nama Lukas pada Direktorat Imigrasi pada 7 September 2022 dan kemudian diproses. Lukas resmi dicegah setelah berkas dari KPK diterima. Dijelaskan dalam berkas tersebut, Lukas dicegah hingga 7 Maret 2023 mendatang.

KPK mulanya belum bicara kasus apa yang menjerat Lukas. Justru, pengacara Lukas lah yang lebih dulu mengatakan kliennya sudah berstatus tersangka pada 13 September silam. Menurut kuasa hukum, Lukas tersandung dugaan kasus korupsi berupa gratifikasi sebesar Rp1 miliar.

Kuasa hukum Lukas, Aloysius Renwarin mengatakan, uang Rp1 miliar yang disebut gratifikasi adalah uang yang dikirim melalui bank BCA tahun 2020. Menurutnya, uang itu milik pribadi Lukas yang ditransferkan untuk biaya pengobatan di Singapura.

"Orang yang kirim uang ini bukan kontraktor dia cleaning service di rumah Lukas Enembe. Uang Rp1 miliar dibawa secara fisik ke bank BCA baru transfer ke rekening pribadi Pak Gubernur Lukas Enembe yang saat itu sedang berobat di Singapura," sambung Aloysius.

Bahkan orang yang disebut sebagai kontraktor yang kirim uang ke rekening pribadi Lukas Enembe mengaku sudah dua kali diperiksa KPK. Dia mengaku itu uang pribadi Lukas Enembe yang dititip keluarga Lukas Enembe.

"Yang jelas itu uang operasional Gubernur Lukas Enembe karena sakit pasti ditanggung negara. Pak gubernur tidak pernah terima fee proyek dari kontraktor karena semua proyek ditangani OPD-OPD. Kalau kita bicara unsur pidana korupsi saya kita tidak bisa karena itu uang pribadi," jelas dia.

Rekening Lukas Diblokir

Di hari yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap telah memblokir rekening Lukas atas permintaan KPK.

"Kami sudah koordinasi dengan KPK sejak beberapa bulan lalu," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangannya, Selasa (13/9).

Dari proses blokir diketahui, politikus Demokrat itu= memiliki harta Rp33.784.396.870. Angka tersebut berdasarkan laporan terbarunya pada 31 Maret 2022. Jumlah itu dinilai meningkat pesat dalam dua tahun terakhir kira-kira Rp12.594.214.580 atau Rp12,5 miliar.

Lukas Enembe tercatat mempunyai empat unit kendaraan dengan nilai seluruhnya Rp932.489.600. Rinciannya terdiri dari Mobil Toyota Fortuner Tahun 2007 senilai Rp300 juta, Honda Jazz Tahun 2007 Rp150 juta, Toyota/Jeef Land Cruiser Tahun 2010 Rp396.953.600, dan Mobil Toyota Camry Tahun 2010 senilai Rp85.536.000.

Lukas Enembe juga tercatat memiliki surat berharga senilai Rp1.262.252.563. Sementara kas dan setara kas lainnya senilai Rp17.985.213.707. Dia tak tercatat memiliki utang maupun piutang.

Jadi total harta Lukas Enembe di tahun 2022 ini senilai Rp33.784.396.870.

Berdalih Sakit, KPK Akan Fasilitasi Pengobatannya

Setelah kliennya dicegah, tim kuasa hukum Lukas Enembe meminta diberikan diskresi untuk berobat ke Singapura. Alasannya, Lukas butuh mengobati kakinya yang bengkak.

"Harus diperiksa, ke Singapura atau ke mana begitu," ucap pengacara Lukas, Aloysius Renwarin, Selasa (13/9).

KPK siap memfasilitasi. Asalkan, Lukas sudah berstatus tahanan. Hal itu diatur jelas dalam UU di mana KPK wajib menyediakan layanan kesehatan bagi para tahanan. Jika dokter pilihan KPK menyarankan agar tahanan berobat ke luar negeri, maka akan difasilitasi.

Setor Rp560 Miliar ke Kasino Judi

Tak sekadar memblokir, PPTAK belakangan menyebut uang mengalir ratusan juta dari rekening luka. Uang tersebut disetorkan ke Kasino Judi. Nilainya mencapai Rp560 miliar.

"Hasil analisis itu adalah terkait transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau Rp560 miliar rupiah," kata Ivan dalam konferensi pers, Senin (19/9).

PPATK juga menemukan transaksi pembelian barang-barang mewah oleh Lukas Enembe. Di antaranya pembelian jam tangan sebesar Rp550 juta.

Ivan menambahkan, pihaknya telah melacak transaksi keuangan Lukas sejak 2017. Ada transaksi dalam periode pendek dan panjang dengan nominal hingga ratusan miliar Rupiah.

"Jadi sejak 2017 sampai hari ini, PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, ada setoran melalui pihak-pihak lain angkanya dari Rp1 Miliar sampai ratusan miliar," ungkap dia.

Menko Mahfud Ikut Menanggapi

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ikut menanggapi kasus yang menjerat Lukas. Dia mengatakan dugaan korupsi Lukas Enembe bukan Rp1 miliar. Dia menyebut, dugaan ketidakwajaran pengelolaan uang Lukas Enembe mencapai ratusan miliar berdasarkan laporan PPATK.

"Nih catatannya ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar, ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang di samping ke KPK," kata Mahfud saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).

Mahfud menegaskan, penetapan tersangka Lukas bukan rekayasa politik melainkan fakta hukum. Dia berkata, ditemukan miliaran rupiah di rekening Lukas dari hasil dugaan gratifikasi.

"Saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe dan kemudian jadi tersangka bukan hanya terduga bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar," tuturnya.

Selain itu, ditemukan blokir rekening atas nama Lukas Enembe per hari ini sebesar Rp71 miliar. Kemudian, ada kasus-kasus lain yang sedang di dalami.

"Misalnya dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON dan kemudian juga manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki Lukas Enembe," kata Mahfud.

Dia melanjutkan, selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berhasil melakukan pemeriksaan. Sehingga, BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua di tersebut.

"Oleh sebab itu lalu bukti bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukan lah kasus kasus tersebut," ucapnya.

Kasus Lukas Enembe Masuk 10 Korupsi Besar di Papua Sejak 2020

Mahfud MD menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terkait menjelang politik 2024. Dia pastikan, perkara Lukas termasuk kasus korupsi 10 besar di Papua sejak tahun 2020 dan sudah diumumkannya.

"Saya selaku Menko Polhukam sudah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua dan ini masuk di dalamnya. Itu bukan sekarang," ujar Mahfud saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).

Sebelum mengumumkan kasus tersebut, Mahfud mengatakan sudah menanyakan dan mencatat kepada setiap tokoh Papua, pemuda maupun agama dan adat. Namun tak kunjung ditindaklanjuti.

"Oleh sebab itu juga saya mencatat setiap tokoh papua datang ke sini, apa tokoh pemuda, apa tokoh agama tokoh adat itu datang ke sini selalu nanya kenapa kok didiamkan? Kapan pemerintah bertindak atas korupsi itu kok sudah mengeluarkan daftar 10, kok tidak ditindak," kata Mahfud.

Hingga kini KPK belum menjelaskan detil kasus korupsi yang menjerat Lukas. Dan belum juga dilakukan penahanan. [lia]