Perjuangan atas hak reproduksi semakin menguat, pembatasan aborsi di AS tidak akan berpengaruh secara global

Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) untuk menganulir putusan Roe v. Wade Juni lalu memberikan dampak mendalam di seluruh wilayah AS, mulai dari Florida hingga Wisconsin.

Keputusan tersebut juga jelas melawan arus tren dunia. Negara-negara lain, mulai dari Islandia sampai Zambia, telah mencabut pembatasan hak aborsi selama dua dekade terakhir, bukan malah memperketatnya.

Dalam 20 tahun terakhir ini, jumlah negara yang telah mempermudah akses aborsi secara legal meningkat dua kali lipat. Sampai hari ini, dari total 195 negara di seluruh dunia, hanya 24 negara yang masih melarang aborsi, yang mewakili hanya 5% perempuan usia reproduksi secara global.

Dengan membatalkan hak konstitusional aborsi lewat putusan Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, AS kini bergabung dalam daftar pendek negara-negara yang memperketat pembatasan akses aborsi.

Sebenarnya, keputusan itu tidak serta merta membuat aborsi menjadi ilegal – putusannya menyatakan bahwa tidak ada lagi hak aborsi secara federal, sehingga aturan dan kebijakan terkait aborsi diatur oleh masing-masing negara bagian. Namun kemudian, banyak negara bagian yang memperketat pembatasan aborsi.

Di masa lalu, beberapa putusan MA, seperti Brown v. Board of Education, yang menganggap pemisahan sekolah sebagai praktik ilegal, juga berpengaruh di luar negeri dan dikutip oleh banyak lembaga pengadilan di negara lain dalam putusan mereka. Oleh karena itu, sejumlah kelompok pembela hak-hak perempuan khawatir keputusan aborsi AS ini bisa menjadi referensi hukum bagi negara lain untuk ikut memperketat kebijakan aborsi mereka.

Sebagai seorang profesor hukum yang mempelajari tren hukum aborsi di seluruh dunia, saya melihat bahwa putusan MA tersebut sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh secara global. Dua alasan utamanya adalah adanya momentum global menuju pelonggaran terhadap akses aborsi dan berkurangnya pengaruh AS terhadap isu kesetaran gender.

Keputusan MA tersebut justru dapat mengisolasi AS dan merusak kredibilitasnya sebagai pemimpin global dalam perjuangan hak-hak perempuan.

Tren aborsi di negara lain

Menurut Council on Foreign Relations, wadah pemikir independen asal AS, kurang lebih ada 30 negara – mulai dari penjuru Afrika, Eropa, Amerika Selatan, hingga Oseania – yang telah memberikan kemudahan akses aborsi dan mencantumkannya ke dalam sistem hukum mereka sejak tahun 2000.

Selama dua dekade terakhir, negara makmur seperti Selandia Baru dan Swiss, serta negara-negara miskin seperti Togo dan Mikronesia, semuanya mulai membuka akses untuk aborsi.

Di periode yang sama, Polandia menjadi satu-satunya negara Barat kaya yang justru semakin membatasi aborsi, bergabung dengan jajaran rezim otoriter lain dalam segelintir negara yang hampir sepenuhnya melarang aborsi, seperti Nikaragua.

Nepal, Irlandia dan Argentina adalah contoh tiga negara yang baru-baru ini mengadopsi aturan aborsi yang lebih liberal. Namun, hasil perubahan tersebut adalah hasil dari tahun-tahun penuh perjuangan – mulai dari aksi protes, pergulatan hukum di pengadilan, sampai proses mendulang dukungan untuk perubahan politik. Keberhasilan para aktivis di negara-negara tersebut dalam memperjuangkan hak aborsi adalah berkat koalisi yang mereka bangun di dalam negerinya – bukan karena pengaruh AS.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel