AS perkuat kemampuan Indonesia dan Malaysia cegah bioterorisme

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat turut berperan memperkuat kemampuan Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan aksi terorisme yang menggunakan bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (KBRN).

Kantor Urusan Senjata Pemusnah Massal Terorisme (WMDT) Deplu AS bekerja sama dengan Merrick & Company dan konsultan keamanan At-Risk International memberikan pelatihan terkait penanggulangan terorisme menggunakan senjata biologis atau kimiawi tersebut di Denpasar, Bali.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur WMDT Depul AS Constantinos Nicolaidis dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Sabtu, mengatakan pelatihan itu merupakan wujud komitmen Pemerintah AS bersikap proaktif dalam mencegah aksi terorisme, terutama yang menggunakan bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir.

"Sangat sering bukti percobaan teroris atau aktor non-negara lainnya dapat menjadi jelas setelah serangan. Oleh karena itu, kemampuan untuk proaktif untuk mengantisipasi ancaman sangatlah penting," kata Nicolaidis.

Baca juga: JMM: Forum R20 rumuskan gerakan membendung radikalisme dan terorisme

Setidaknya, 36 peserta dari Indonesia dan Malaysia mengikuti pelatihan antiterorisme tersebut di Denpasar, Bali, sejak 31 Oktober hingga 4 November 2022.

Peserta pelatihan itu merupakan pejabat pembuat kebijakan terkait antiterorisme, penyidik, ahli material KBRN, serta jaksa.

Selama lima hari, para peserta mendapatkan pelatihan secara menyeluruh mengenai kemampuan investigasi dan aksi lain yang dapat mencegah pelaku teror mendapatkan akses terhadap bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir, terutama yang berpotensi menjadi senjata.

Tidak hanya itu, peserta juga mendapat pelatihan menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk mengidentifikasi ancaman perilaku teror.

Metode BTAM (behavioral threat assessment and management) memungkinkan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggulangi potensi ancaman dari individu yang berpotensi melakukan aksi teror.

Baca juga: Ken Setiawan sebut radikalisme dan terorisme fakta

Dengan demikian, jelas Nicolaidis, aparat penegak hukum dapat memiliki kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi perilaku-perilaku mencurigakan, yang umumnya diperlihatkan para pelaku teror sebelum mereka bertindak.

Terorisme merupakan kejahatan lintas batas yang menjadi persoalan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah AS menilai banyak kelompok teroris berupaya membuat senjata pemusnah massal dengan menggunakan bahan biologi dan kimia, sementara kemampuan aparat penegak hukum mencegah pelaku teror mendapatkan bahan-bahan tersebut masih cukup rendah.

Oleh karena itu, Deplu AS bermitra dengan negara-negara di dunia untuk memperkuat kemampuan komunitas internasional mencegah dan menanggulangi ancaman teror itu.

"Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia adalah mitra penting dalam upaya ini," ujar Nicolaidis.

Baca juga: BNPT: ASN harus tebar perdamaian di masyarakat guna cegah radikalisme