Perkuat Ketahanan Energi, Erick Thohir Sinergikan 11 BUMN dengan PUPR

Raden Jihad Akbar, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 3 menit

VIVA – Sebanyak 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Kerja sama itu terkait penguatan ketahanan energi nasional salah satunya dalam upaya menekan impor di masa depan.

Sebelas BUMN tersebut adalah, PLN, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Hutama Karya Tbk, PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan, PT Amarta Karya, PT Nindya Karya, dan Perum Perumnas. Serta 1 BUMN Perbankan, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Baca juga: Anindya Bakrie Dukung Pengembangan Aspal Buton di Sultra

Kerja sama itu terkait komitmen mendukung konversi kompor induksi. Serta, penguatan pelayanan di sektor perbankan dengan kerja sama antara BTN dan Kementerian PUPR terkait integrasi data pengguna listrik para penerima FLPP.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, kerja sama ini juga akan turut memberikan dampak positif dan menguntungkan bagi masyarakat.

"Karena itu sejak awal, program ketahanan energi ini bisa berjalan kalau masyarakat diuntungkan," kata Erick dalam telekonferensi, Rabu 31 Maret 2021.

Erick menjamin bahwa program konversi kompor gas ke kompor induksi akan memberikan sejumlah keunggulan bagi masyarakat, khususnya secara ekonomis. Sebelumnya, dia bahkan sempat menantang para pihak yang terlibat di dalam program tersebut, untuk membuktikan bahwa penggunaan kompor induksi lebih hemat dibandingkan dengan kompor gas.

"Benar enggak kompor listrik ini (membuat) masyarakat lebih hemat? Karena kalau ganti kompor malah tambah (pengeluaran), ya masyarakat enggak mau. Jadi, kalau rata rata per bulan (biaya kompor gas) Rp147 ribu, itu dengan (menggunakan kompor) listrik hanya Rp118 ribu," ujar Erick.

Karena itu, Erick menekankan bahwa melalui gerakan ini pihaknya bersama semua kementerian harus berupaya agar semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakan kompor listrik. Tentunya, hal itu juga harus didukung berbagai fasilitas yang akan terus dibangun pemerintah, termasuk oleh berbagai pihak terkait lainnya seperti Perumnas, para BUMN Karya, hingga pihak BTN.

"Semua yang minjem uang ke BTN harus pakai kompor listrik juga, termasuk swasta," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menjelaskan, terdapat 3 hal yang disepakati PLN, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan para BUMN Karya, pada penandatanganan nota kesepahaman kali ini.

Pertama yakni untuk mendorong ketahanan dan kemandirian energi dengan sembilan BUMN konstruski. Kedua yakni mendukung konversi kompor gas ke kompor induksi, dan ketiga adalah menyediakan layanan perbankan bersama dengan pihak BTN.

"Ini juga (bertujuan) mengintegrasikan data pengguna listrik penerima FLPP dengan Kementerian PUPR, itulah tiga hal utamanya. Sementara khusus untuk BTN, kami juga kerja sama untuk pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dari BTN," ujar Zulkifli.

Dalam sinergi ini, terdapat dua poin yang menjadi landasan utama. Pertama yakni mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen yang sedang atau akan dibangun.

Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi. Agar penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif guna mendorong kemandirian dan ketahanan energi.

Selain itu, dalam hal sinergi dengan Kementerian PUPR, PT PLN juga melakukan sinergi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian PUPR dilakukan untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi.