Perlakuan pemerintah kepada atlet difabel dicontoh negara lain

National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menyebut perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap atlet difabel menjadi contoh negara lain.

International Relations NPC Indonesia Sukanti Rahardjo Bintoro mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atlet difabel yang meraih medali memperoleh bonus yang sama besar dengan atlet nondifabel.

"Ini pertama kalinya, sumber dana kita dari pemerintah dan kami sangat mengapresiasi itu," kata Sukanto di Solo, Senin.

Kabar ini didengar oleh negara lain yang tergabung dalam ASEAN Para Sports Federation (APSF) dan mereka ingin mengetahui lebih dalam sistem tersebut.

"Informasi ini dipakai oleh mereka untuk melobi pemerintah mereka sehingga sedikit demi sedikit kesenjangan antara atlet difabel dengan nondifabel menjadi lebih dekat," kata Sukanti.

Baca juga: Inaspoc ajak pelajar ramaikan ASEAN Para Games 2022

Menuut dia, Indonesia diacungi jempol karena menjadi perintit dalam mengupayakan persamaan hak untuk atlet difabel dan nondifabel.

Sukanti juga menerangkan bahwa Indonesia pertama kali mengirimkan atlet difabel ke ASEAN Para Games di Malaysia pada 2001.

"Yang pertama namanya YPAC, kemudian YPOC (Yayasan Pembina Olahraga Cacat), kemudian BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)," kata dia.

Pada 2005 ada keputusan dari Komite Paralimpiade Internasional (IPC) bahwa setiap negara yang menjadi anggota IPC harus menggunakan kata paralimpik pada nama organisasinya.

"Boleh menggunakan Bahasa Inggris, boleh bahasa nasional. Akhirnya Indonesia pakai nama National Paralympic Committee," tutup Sukanti.

Baca juga: Di bawah dukungan ibunda, Meliana raih emas para-renang

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel