Perlawanan Mardani Maming ke KPK, Gugat Praperadilan dan Kabur saat Dijemput Paksa

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berkirim surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Mardani H Maming ke Bareskrim Polri. Surat itu ditujukan KPK ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan menangkap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tersebut.

Ketum HIPMI itu ditetapkan menjadi DPO lantaran dua kali tak memenuhi panggilan KPK. Sebelum menetapkan Mardani Maming buronan, KPK melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Bendum PBNU tersebut. Namun Mardani Maming tak ditemukan KPK di salah satu apartemen miliknya di kawasan Jakarta Selatan, saat dilakukan penjemputan paksa pada Senin (25/7).

KPK mengingatkan agar Mardani Maming kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah. KPK berharap Bendum PBNU itu segera menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan menjadi buronan.

Peringatan tak hanya diberikan kepada Mardani Maming, KPK juga mengancam menjerat pidana pihak yang berusaha menyembunyikan Mardani Maming. Ancaman tersebut tertera dalam Pasal 21 Undang-Undang Tipikor.

Mardani maming Diduga Terima Suap Izin Tambang

KPK sebelumnya menjerat Mardani Maming dalam kasus suap dan disangkakan menerima gratifikasi saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu. Namun penetapan tersangka itu dilawan Mardani Maming dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 27 Juni 2022 lalu.

KPK menyatakan praperadilan yang diajukan Mardani Maming tak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jakarta Selatan.

Ali mengatakan praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Termasuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan.

Selain itu, KPK juga menyatakan mempunyai bukti mantan Bupati Tanah Bumbu itu menerima suap izin usaha pertambangan (IUP) mencapai lebih dari Rp104 miliar. Hal itu diungkapkan anggota Tim Biro Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin saat menanggapi gugatan praperadilan Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (20/7).

"Yakni tanggal 20 April 2014 sampai dengan 17 September 2021, dengan rincian akumulasinya Rp 104.369.887.822," kata Burhan di ruang sidang PN Jaksel.

Burhan mengatakan, KPK telah mengantongi bukti permulaan yang ditemukan penyelidik dalam kasus Maming. Uang itu disalurkan sejak 20 April 20154 hingga 17 september 2021 atau selama tujuh tahun.

KPK meyakini terdapat alat bukti untuk menjerat Mardani H Maming sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait penerimaan izin pertambangan senilai Rp104,3 miliar.

Penyelidik KPK menemukan fakta ada dugaan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi batu bara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT PCN yang dilakukan Mardani Maming selaku Bupati Tanah Bumbu. Padahal itu bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Setelah PT PCN beroperasi dalam penambangan batu bara, MM diduga mendirikan beberapa perusahaan yang difasilitasi dan dibiayai PT PCN. Diduga aliran suap disamarkan dengan transaksi PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT TSP Trans Surya Perkasa (TSP) yang bekerja sama PT PCN dalam hal pengelolaan pelabuhan batu bara dengan PT Angsana Terminal Utama (ATU).

Mardani H Maming dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Pasal tersebut mengatur soal pihak penerima suap.

"Berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan penyelidik tersebut, membuktikan bahwa adanya penerimaan uang yang dilakukan Mardani H. Maming selaku Bupati Tanah Bumbu yakni tanggal 20 April 2014 sampai dengan 17 September 2021 dengan rincian akumulasinya Rp104.369.887.822," kata Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin saat membacakan jawaban KPK dalam Sidang Praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Rabu (20/7).

Kuasa Hukum Pastikan Mardani Maming Hadir Diperiksa KPK usai Praperadilan

Kuasa Hukum Mardani Maming memastikan kliennya bakal kooperatif diperiksa KPK. Namun kehadiran itu menunggu hasil gugatan praperdilan diajukan politisi PDIP tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang putusan gugatan praperadilan Mardani Maming akan dilaksanakan pada Rabu (27/7) siang ini. Kepastian Mardani Maming memenuhi pemeriksaan sudah disampaikan kuasa hukum kepada KPK lewat surat dilayangkan pada Senin (25/7).

"Jika ada kondisi hukum yang tetap berjalan, maka pemohon siap untuk hadir dan diperiksa. Siap untuk hadir dan diperiksa," ujar kuasa hukum Mardani Maming, Denny Indraya, usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/7).

Menurut Denny, Mardani akan patuh terhadap proses penyidikan jika memang keputusan sidang berpihak pada KPK. Namun Denny juga meminta agar KPK tetap menghormati proses praperadilan yang masih berjalan.

Tim kuasa hukum Mardani Maming lainnya, Bambang Widjojanto meyakini adanya upaya kriminalisasi dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Upaya kriminalisasi itulah yang mendasari kliennya mengajukan praperadilan.

"Permohonan praperadilan ini dilakukan demi pernyataan KPK sendiri yang mengatakan akan melakukan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum," ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (13/7). [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel