Perluasan mandat, DJKN jelaskan peran PT SMF

Budi Suyanto
·Bacaan 2 menit

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyebutkan peranan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) SMF dalam mengatasi permasalahan perumahan semakin penting pasca perluasan mandat yang resmi diberikan pada 2020 lalu.

“Kita berharap SMF ini bisa diakselerasi untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan perumahan yang kita hadapi, peranan SMF semakin penting terutama di jangka menengah kita sudah ada rencana.” kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DKJN, Kemenkeu, Meirijal Nur saat konferensi pers media daring di Jakarta, Jumat.

Meirijal menjelaskan bahwa selama ini SMF berperan di sisi demand dengan salah satu perannya memberikan kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020, peranan SMF diperluas hingga ke sisi supply.

Baca juga: PII-SMF dorong proyek skema KPBU untuk infrastruktur perumahan

“Kita garis bawahi SMF tetap masuk ke secondary finanacing. Sekarang boleh masuk ke project financing, pinjaman beragunan, pinjaman paripassu, warehousing,penyertaan dan sekuritisasi dan banyak lainnya,” jelas Meirijal.

Melalui perluasan mandat tersebut, kata dia, peranan SMF tak hanya membantu masyarakat mendapatkan rumah juga memberikan insentif bagi para developer menyediakan rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah berharap SMF bisa memperluas keterlibatan perseroan dalam mengurangi backlog perumahan, memperluas kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat serta memperluas akses dana murah jangka panjang.

Baca juga: Kembangkan "homestay", SMF siapkan dana Rp20 miliar pada 2021

“Melalui perluasan mandat ini bisa mendukung upaya antisipasi (forward looking) dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo turut menjelaskan bahwa SMF yang sebelum perluasan mandat domain usahanya berupa KPR siap huni, KPR program, dan EBA SP (Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi), kini akan merambah kepada KPBU perumahan, kredit konstruksi , kredit mikro perumahan, hingga securitization guarantee.

“Kita tidak bisa masuk langsung ke semuanya, untuk itu pada 2021 kita fokus pada kredit mikro perumahan, kredit konstruksi, dan juga kita masuk ke KPBU perumahan,” terangnya.

Adapun SMF mencatat terdapat backlog perumahan yang cukup tinggi, setiap tahunnya ada permintaan perumahan sebanyak 1,2 juta rumah sedangkan ketersediaan perumahan per tahunnya hanya 400 ribu rumah.