Perludem: Kudeta Politik di Myanmar Jadi Refleksi Indonesia Mengelola Pemilu

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai fenomena kudeta politik di Myanmar saat ini perlu menjadi pembelajaran untuk Indonesia. Salah satunya terkait Pemilu yang terjadi di negara tersebut.

"Refleksi untuk Indonesia, Pemilu sejatinya adalah untuk mengelola konflik, dari ujung peluru ke surat suara," pandang Titi dalam diskusi 'Seruan untuk Menerapkan Prosedur Elektoral yang Demokratis di Myanmar', Sabtu (6/2/2021).

Titi menilai, jika Pemilu tidak dapat dikelola dengan baik untuk melahirkan sebuah keadilan, maka yang terjadi di Myanmar adalah hasilnya.

"Kalau Pemilu tidak dipertahankan untuk melahirkan sebuah keadilan elektoral, dia bisa digunakan untuk sebaliknya" wanti Titi.

Berkaca terkait hal tersebut, Titi merasa saat ini Indonesia juga alami problem terkait Pemilu, khususnya soal revisi Undang-Undang Pemilu. Karenanya, Titi mengingatkan, perlu adanya sistem demokrasi yang baik untuk mencari solusi atas problem revisi Undang-Undang tersebut.

"Ini kita perlu refleksi, bahwa sekali lagi sekarang kita ada pedebatan revisi Undang-Undang Pemilu dan lain sebagai ini perlu menjadi refleksi bersama terlebih soal sistem," Titi menandasi.

Soal Kudeta Myanmar di Mata ASEAN

Militer Myanmar ditugaskan di negara bagian Rakhine untuk menumpas pemberontak Tentara Arakan (AFP)
Militer Myanmar ditugaskan di negara bagian Rakhine untuk menumpas pemberontak Tentara Arakan (AFP)

Banyak pihak mengharapkan ASEAN ikut turun tangan soal masalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Hal ini lantaran Myanmar merupakan salah satu negara anggota yang berada di bawah bendera ASEAN.

Namun nyatanya, ASEAN tidak bisa berbuat banyak terkait hal tersebut. Mengapa demikian?

Selain terbelenggu prinsip dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, ruang bagi tumbuhnya hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN kini cenderung menipis. Namun warga dan aktivis di Myanmar masih berharap banyak pada organisasi ini. Demikian seperti mengutip VOA Indonesia, Jumat (5/2/2021).

ASEAN memang belum menyampaikan pandangan terhadap kudeta di Myanmar, tetapi sebagian negara anggotanya menyikapinya secara berbeda.

Filipina, Kamboja dan Thailand yang sebelumnya sa ma-sama pernah mengalami kudeta militer dan berjuang keras membentuk pemerintahan yang demokratis, memilih untuk melihat kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh.

Indonesia, Singapura dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Sementara Vietnam, Brunei Darussalam dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apapun.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: