Pernyataan Wakil Ketua MPR soal PDIP Pengusul RUU HIP Trending

Ridho Permana, Ahmad Farhan Faris

VIVA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi perbincangan warganet hingga trending topik di Twitter pada Jumat, 26 Juni 2020. Tampaknya, buntut dari usulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Akun Mas Piyu ORI @mas_piyuuu menuliskan akhirnya jelas, bahwa yang mengusulkan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila adalah Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

"RUU itu usulan dari beberapa Anggota DRP, yang memang itu dari teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan," kata Wakil Ketua MPR Fraksi PPP, Arsul Sani seperti yang diunggah akun Twitter Mas Piyu ORI.


Kemudian Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean berharap aksi 24 Juni di DPR dan peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan akan menjadi pintu masuk dan titik nol perlawanan hukum terhadap siapa pun yang berbuat semena-mena.

"Merasa kebal hukum, dan terhadap siapa pun yang punya keinginan mengganti Pancasila. Indonesia - Bhineka Tunggal Ika," tulisnya.



Sementara Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212, Haikal Hassan Baras menyampaikan ada yang berpendapat bahwa sangat tidak mungkin PDI Perjuangan akan merubah Pancasila. Yang terjadi dalam RUU-HIP adalah aplikasi dari Pancasila agar mudah dipahami.

"Pendapat anda? Ingat, diskusi yg sopan, akun jelas, jangan menghina, menuduh, memaki, mencela atau hoax," tulisnya.



Sebelumnya, pemerintah meminta DPR RI menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sebab, pemerintah lagi fokus menangani penyebaran dan pencegahan virus corona COVID-19.

Namun, PDI Perjuangan kembali menjadi sasaran tembak sebagai pengusul RUU HIP. Terus, PDI Perjuangan membantahnya melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Menurut dia, polemik RUU HIP khususnya Pasal 7 bukan dari PDI Perjuangan. Namun, ia tidak mau menyebutkan fraksi yang mengusulkan RUU HIP di lembaga legislatif karena alasan etika.

"Tapi kami wajib menghormati bahwa 9 fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi," kata Basarah di ILC.

Basarah mempertanyakan apa masalahnya kalau Megawati menyampaikan pidato Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut dia, pidato itu merupakan langkah Soekarno untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat terkait gagasan dasar negara saat Indonesia merdeka.

"Lima tema yang dipilih yang diusulkan oleh Bung Karno pada pidatonya 1 Juni itu, yang pertama dalam Pancasila, kedua adalah Trisila dan ketiga adalah Ekasila gotong-royong," jelas Basarah.

Baca juga: Gempa 6.4 SR Guncang Tempat Tinggal Muslim Uighur di China