Perpadi: Keterlibatan BUMN dan swasta perkuat ketahanan pangan

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa keterlibatan BUMN pangan bersama dengan pihak swasta bisa menguatkan ketahanan pangan nasional yang sekarang sedang diupayakan pemerintah melalui peningkatan kapasitas produksi pertanian.

"Dalam jangka pendek, saya lebih mendorong peran BUMN dan swasta yang punya HGU (Hak Guna Usaha) ditugasi memproduksi pangan," kata Sutarto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sutarto menilai positif peningkatan produksi pangan lokal dan substitusi komoditi pangan impor yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.

Dia mengatakan bahwa BUMN dan swasta yang memiliki HGU juga terdapat program replanting atau penanaman kembali yang bisa diselingi dengan tanaman pangan, seperti jagung, kedelai, dan sorgum.

Sutarto yang merupakan mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menekankan bahwa dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan petani dalam ketersediaan pangan.

"Beri tugas BUMN dan swasta yang memiliki HGU lahan ratusan ribu, bahkan jutaan hektare untuk memproduksi pangan,” kata Sutarto.

Sebelumnya, International Rice Research Institute (IRRI) menyerahkan penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi kepada Pemerintah Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8).

Rektor IPB University Arif Satria yang hadir dalam penyerahan penghargaan itu mengatakan, keberhasilan Indonesia ini dapat dicapai karena tiga hal. Yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, dan program diversifikasi serta pengembangan varietas unggulan.

Sutarto menilai upaya yang dilakukan Kementan dengan meningkatkan produksi pangan lokal untuk mensubstitusi komoditi pangan impor dan melakukan ekstensifikasi lahan melalui program food estate atau lumbung pangan adalah adalah hal positif.

"Menurut saya kedua program tersebut bagus, dengan catatan tepat tempat dan tepat teknologi, serta tepat pasar. Dampaknya atau hasilnya relatif terasa dalam jangka menengah-panjang,” kata dia.

Food Estate merupakan program pemerintah melalui Kementan, untuk memperluas lahan pertanian agar ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Food estate mengambil lokasi di dua provinsi Indonesia, yakni Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Sementara untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditi pangan impor, seperti kedelai dan gandum, Kementan tengah menggalakkan peningkatan produksi pangan lokal agar dapat mensubstitusi komoditi tersebut.


Baca juga: Bukti ketahanan pangan, Presiden sebut stok beras 10,2 juta ton
Baca juga: FAO dan IRRI akui ketahanan pangan Indonesia tangguh saat dunia krisis
Baca juga: Pengamat: Pembangunan infrastruktur dan pangan tidak bisa dipisahkan