Perpres No. 60 Tahun 2020 Diteken, Atur Banjir, Macet, Hingga Kawasan Ekonomi Jabodetabek-Punjur

RumahCom – Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang dan kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur telah diteken. Aturan ini disebut lebih lengkap dan detil khususnya untuk mengatur berbagai permasalahan perkotaan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan lalu telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Puncak Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Perpres baru ini untuk menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2008.

Menurut Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki, kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur ini merupakan kawasan strategis nasional dari sisi kepentingan ekonomi dan terdiri dari kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sehingga membentuk sebuah kawasan metropolitan.

“Perpres penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur ini untuk mewujudkan kawasan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Semuanya akan diatur berbasis daya dukung lingkungan sehingga memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan,” katanya.

Kota mandiri memang dibangun untuk jangka panjang, tetapi berpotensi baik untuk diinvestasikan kemudian. Simak jurus investasinya di video berikut ini, ya!

Aturan ini, lanjut Kamarzuki, merupakan penyesuaian terkait dengan kondisi, tantangan, dan respon terhadap dinamika kebijakan yang terjadi di wilayah Jabodetabek-Punjur yang belum terakomodasi sejak tahun 2008 atau pada perpres yang lama.

Lebih jauh lagi, Perpres No. 60 Tahun 2020 ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Jabodetabek-Punjur khususnya untuk beberapa isu penting perkotaan. Setidaknya ada enam isu krusial yaitu banjir, ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan pesisir, pengaturan kawasan Pulau Seribu, dan antisipasi pemindahan ibukota negara.

Perpres baru ini disebut lebih detil mengatur pengendalian banjir dibandingkan perpres sebelumnya. Ada aturan terinci mengenai perlindungan dan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) di kawasan Jabodetabek-Punjur. Ada juga aturan mengenai sistem pengamanan pantai melalui tanggul pantai dan laut selain terdapat 305 titik kawasan SDEW yang diatur dalam perpres baru ini.

“Perpres No. 60 Tahun 2020 ini juga pemantapan Jakarta sebagai pusat kota dan ekonomi dan tidak mempertahankan Jakarta sebagai ibukota negara. Jadi kalau pemerintah mau memindahkan ibukota tetap bisa diakomodir di perpres ini karena tidak ada klausul untuk mempertahankann Jakarta sebagai ibukota negara,” imbuhnya.

Sementara itu menurut Ketua Ikatan Ahli  Perencanaan Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simarmata, terkait situasi wabah Covid-19 setiap aturan baru yang dibuat harus bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang sifatnya bencana global seperti pandemi ini.

“Semestinya pemerintah bisa membuat aturan perencanaan wilayah dan kota dan mencakup kepentingan lainnya khususnya dikaitkan dengan bencana wabah yang tengah kita hadapi. Dengan perpres baru ini harusnya bisa menjadi satu arah kebijakan yang bisa sama-sama dibahas, apa kelebihan dan kekurangannya,” tandasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.