Perpres Penataan Jabodetabek-Punjur Terbit, Ini Peran Kementerian PUPR

RumahCom – Perpres No. 6 Tahun 2020 akan mengatur tata ruang kawasan besar Jabodetabek-Punjur mulai banjir, kemacetan, penyediaan air bersih, infrastruktur jalan, sampah, dan sebagainya. Menteri PUPR memaparkan berbagai peran Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis dalam perpres ini.

Pemerintah telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.6 Tahun 2020 tentang rancana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) untuk dilaksanakan pada periode 2020-2039. Aturan ini juga merupakan revisi dari Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang Jabodetabek-Punjur.

Beberapa hal yang akan dibenahi terkait penerapan dari perpres ini adalah format kelembagaan dan koordinasi kawasan Jabodetabek-Punjur untuk menyelesaikan berbagai isu strategis kawasan seperti banjir, macet, penyediaan air baku, dan sebagainya.

Untuk kelembagaan diketuai oleh Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta para gubernur sebagai wakil ketua. Anggotanya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, format kelembagaan penataan ruang Jabodetabek-Punjur ini harus jelas sehingga berbagai implementasi rencana tata ruang bisa lebih dimonitor. Koordinasi yang baik juga bisa menciptakan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten-kota yang berada di kawasan tersebut.

“Secara struktur organisasi saya setuju dengan pembentukan Project Management Office (PMO) yang bertanggung jawab untuk memonitor implementasi program secara berkala dan melaporkannya dalam rapat koordinasi. Intinya harus ada pemantauan dan dorongan pelaksanaan program terlebih ada banyak sinkronisasi dalam penganggaran program ini,” ujarnya.

Karena itu, Basuki mengajak seluruh kementerian dan pemerintah daerah terkait untuk bisa konsisten mengimplementasikan berbagai indikasi program yang telah disusun dan disepakati bersama. Hal ini juga untuk menjadi contoh penanganan kawasan perkotaan yang lebih baik terlebih kawasan Jabodetabek-Punjur ini merupakan tolok ukur nasional.

Optimis pasti punya rumah, pertama dengan kumpulkan niat beli rumah. Bagaimana caranya yah? Simak videonya berikut ini.

 

Pastinya akan sangat tidak mudah untuk memadukan indikasi program antar lembaga sehingga program ini harus dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir, baik penanganan fisik maupun non fisik. Selanjutnya, Kementerian PUPR akan maksimal untuk mendukung pekerjaan fisik sebagaimana keahliannya dan diharapkan semua pihak bisa bekerja seusai keahlian dengan diiringi komitmen yang tinggi.

Kementerian PUPR akan melaksanakan 266 program yang telah tercantum di dalam Perpres No. 60 Tahun 2020 ini. Program tersebut terdiri dari 122 program Sumber Daya Air (SDA), 107 bidang Bina Marga berupa jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan bebas hambatan.

Kemudian 37 bidang Cipta Karya berupa SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem jaringan persampahan. Untuk tahun 2020 ini akan dilaksanakan 22 program dengan anggaran Rp508,56 miliar yang antara lain terdiri dari lanjutan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembangunan jalan tol, dan preservasi jalan.

Sementara 10 program lainnya mengalami rekomposisi menjadi pekerjaan tahun jamak 2020-2021 dengan alokasi anggaran Rp247,22 miliar. Pekerjaannya antara lain normalisasi Kali Bekasi, preservasi jalan, dan pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) Cipeucang di Tangerang Selatan, Banten.

“Kami juga masih memiliki relokasi anggaran yang dilakukaan dalam masa pandemi Covid-19. Ada dua program yang ditunda ke tahun depan yaitu rehabilitasi Situ Gede Kawo di Kabupaten Serang dan rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor dengan total anggaran Rp10,74 miliar. Selanjutnya tahun depan direncanakan untuk pelaksanaan 15 program dengan alokasi anggaran Rp1,19 triliun antara lain untuk pembangunan prasarana pengendalian banjir Kali Krukut, Cisadane, dan Ciliwung,” beber Basuki.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah