Pers Nasional Telah Jadi Pilar Keempat Demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan, pers nasional Indonesia saat ini telah menjelma menjadi pilar keempat demokrasi yang sangat kuat dan berpengaruh.

"Hal ini ditandai dengan `booming` media massa baik cetak, elektronik, maupun media `online` yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan konvergensi media," kata Mahfudz Siddiq melalui surat elektronik, Kamis.

Mahfudz menjelaskan, kekuatan pers dan media juga ditandai pengaruh besarnya terhadap pembangunan opini dan bahkan perilaku masyarakat.

Berbagai survei dari lembaga survei, menurut dia, menunjukkan bagaimana opini dan sikap politik masyarakat dipengaruhi oleh ragam pemberitaan media.

"Di tengah kekuatannya, ada sejumah hal kritis yang harus dikelola pers nasional secara tepat dalam konteks pembangunan karakter dan kepentingan nasional," katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan sejumlah hal kritis yang harus dikelola secara tepat adalah, pertama, arus liberalisasi yang menuntut penyeimbangan.

Liberalisasi pers dan media, kata dia, jika tidak terkelola secara tepat justru bisa mendestruksi tata nilai, sistem dan institusi dalam negara dan masyarakat.

"Dalam konteks ini, prinsip tanggungjawab dan peran aktif pers dan media dalam membangun kesadaran kolektif warga masyarakat dan mengarahkan sikap perilaku positif konstruktif menjadi sangat penting," katanya.

Mahfudz menambahkan, kebijakan redaksional dan isi media harus dibingkai oleh kepentingan nasional yang positif.

Ia mengilustrasikan, data KPI yang mencatat masih besarnya isi media yang justru menstimulir energi dan kecenderungan negatif warga masyarakat.

"Misalnya kekerasan, pornografi, dan perilaku konflik masih kuat menghiasi isi media massa kita," katanya.

Kedua, Mahfudz juga mencermati munculnya gejala oligarki kepemilikan media yang jika diikuti kepentingan politik tertentu atau kepentingan lainnya akan bisa mengganggu tatanan demokrasi serta mengganggu independensi pers dan media.

Menurut dia, UU sudah mengatur tentang prinsip "diversity of ownership" tetapi sering ada celah untuk pemusatan kepemilikan.

Ketiga, Mahfudz juga menyoroti "booming" industri media massa belum diikuti oleh pemenuhan sumber daya manusia jurnalistik dan sumber daya manusia media yang kompeten dan kapabel.

"Kondisi ini tidak boleh disikapi secara negatif dengan menginisiasi regulasi yang membatasi pers dan media seperti masa lalu," katanya.

Ia juga menyarankan, agar pengelola dan praktisi pers dan media yang harus mengambil inisiatif-inisiatif positif untuk terus mengkonsolidasi institusinya, sehingga menjadi pilar demokrasi Indonesia yang positif dan konstruktif.

"Selamat Hari Pers Nasional," ujarnya.

Peringatan puncak Hari Pers Nasional tahun 2012 dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jambi, pada Kamis hari ini. (RR)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.