Persatuan Insinyur Indonesia serukan penguatan rantai pasok

Nusarina Yuliastuti

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyerukan pentingnya penguatan rantai pasok nasional terutama dalam rangka meningkatkan kinerja sektor infrastruktur sekaligus melesatkan tingkat kemandirian bangsa pada masa pandemi COVID-19.

"Pandemi telah mendisrupsi rantai pasok global, kita harus memperkuat rantai pasok dalam negeri untuk memperkuat ketahanan domestik kita yang lebih mandiri," kata Ketua Umum PII Heru Dewanto dalam webinar, Sabtu.

Menurut dia, ketergantungan pada penggunaan kontraktor asing untuk sejumlah proyek tertentu harus dikurangi, yang juga disertai dengan peningkatan kapasitas SDM insinyur yang canggih.

Baca juga: COVID-19 dorong Indonesia tingkatkan kemandirian produksi barang

Selain itu, Heru Dewanto juga mengingatkan bahwa kondisi pandemi telah membuat kontrak infrastruktur di sejumlah lokasi menjadi sorotan sehingga insinyur juga harus memahami dan menguasai berbagai aspek dalam kontrak infrastruktur.

Ia berpendapat bahwa pandemi sekarang juga mengakibatkan permintaan terhadap pembangunan infrastruktur menurun sehingga membuat kontraktor juga mengalami kesukaran antara lain dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur.

Baca juga: Pemerintah diminta bangun rantai pasok penuhi kebutuhan domestik

Ketum PII menyatakan, capaian yang dihasilkan dari lompatan infrastruktur melalui kerja keras lima tahun terakhir harus dipertahankan dan tidak boleh tergerus pandemi.

"Infrastruktur adalah pondasi bagi recovery ekonomi dan kemampuan daya saing di sektor-sektor lainnya," kata Heru.

Ia juga menyatakan setelah pandemi tidak akan bisa lagi berparadigma back to business as usual sehingga berbagai pihak terkait perlu mendefinisikan perubahan apa yang akan terjadi dan mempersiapkan diri akan beragam perubahan tersebut.

Baca juga: Wamenlu: Indonesia punya kesempatan tarik investasi dunia era disrupsi

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan tetap melanjutkan proyek infrastruktur prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/6), mengatakan sejatinya proyek strategis nasional bukan angan-angan melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi.

"Perihal anggaran pemerintah sebagian besar untuk penanganan COVID-19, namun bukan berarti pembangunan berbagai infrastruktur itu harus dihentikan, sebab ini untuk kebutuhan jangka panjang masyarakat," kata Ridwan Djamaluddin.

Baca juga: Pemerintah pusat terus bangun infrastruktur di perbatasan Indonesia-TL

Ridwan menjelaskan hakikat penyediaan infrastruktur yang harus terus berjalan adalah untuk menjaga produktivitas tapi tetap aman. Artinya, roda perekonomian harus tetap berjalan dan pembukaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengatakan kebijakan transfer ke daerah dan dana besa (TKDD) tahun 2021 salah satunya mendukung skema pembiayaan kreatif untuk belanja infrastruktur daerah karena diperkirakan postur APBN/APBD tahun depan masih diwarnai pengaruh COVID-19.

Kementerian Keuangan mendorong mulai 2021 pemerintah daerah membuat kebijakan pembiayaan kreatif untuk mendanai infrastruktur yang bisa bersumber dari pinjaman dan obligasi daerah. Selain itu, pembiayaan juga bisa dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan dukungan TKDD untuk pembiayaan kreatif melalui skema pendanaan terintegrasi.