Perusahaan Kecil Tak Perlu Isi Faktur Pajak  

  • Pantai Garut Kaya Abalon, 1 Kg Laku Rp 1 Juta

    TRIBUNnews.com

    TRIBUNNEWS.COM - Siapa sangka, abalon bisa didapat dengan mudah saat musimnya di pantai selatan Garut. …

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

  • Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    TRIBUNnews.com
    Garut Bisa Ekspor Hasil Laut 40 Ton Per Bulan

    TRIBUNNEWS.COM - Andalan Garut adalah ikan layur. Dalam sehari saat musimnya, kami dapat mengirimkan 20 ton ikan …

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan mekanisme baru untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan kecil. Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I, Awan Nurmawan Nuh, pembayaran pajak perusahaan beromset Rp 4,8 miliar setahun akan disederhanakan. "Mekanismenya dipermudah karena pengusaha menengah ke bawah cenderung asyik berdagang ketimbang memperbaiki administrasi," kata dia di kantornya, Jumat, 1 Februari 2013.

Awan mengatakan selama ini mekanisme pembayaran PPN perusahaan kecil disamakan dengan perusahaan besar. Dengan sistem yang baru, nantinya perusahaan kecil tidak perlu mengisi faktur pajak untuk setiap aktivitas pajak masukan dan pajak keluarannya. Pembayaran PPN dihitung berdasarkan bon penjualan. Cara ini dinilai bisa merangsang kesadaran perusahaan menengah ke bawah untuk membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus menyatakan strategi ini efektif untuk membantu perusahaan kecil dalam menghitung kewajiban pajaknya. Menurut dia, mekanisme ini dibenarkan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Namun, Kismantoro tidak bisa mengatakan kapan kebijakan baru ini diberlakukan. Aparat Pajak pun hingga saat ini belum menyelesaikan perhitungan kewajiban yang harus dibayar pengusaha menengah ke bawah. Mekanisme baru ini akan dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Usaha Kecil Menengah.

AYU PRIMA SANDI

Berita terpopuler lainnya:

Sebut Suap Daging Musibah, Tiffatul Dikecam

Marzuki Alie: Luthfi Hasan Itu yang Mana, Ya?

Apa Bukti Luthfi Hasan Terlibat? Ini Jawaban KPK

Kata Tifatul Sembiring soal Ahmad Fathanah

Ketua PBNU Doakan Suswono Selamat dari KPK

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...