Perusahaan Sawit di Sulawesi Harus Patuhi ISPO

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

Mamuju (ANTARA) - Perusahaan yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang ada di Pulau Sulawesi diminta mematuhi penerapan ketentuan dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang merupakan regulasi berstandar nasional dalam mengembangan sawit.

Hal itu dikemukakan Sekertaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono pada pelantikan pengurus Gapki Cabang Sulawesi, di Mamuju, Kamis malam.

Joko Supriyono melantik Muchtar Tonang sebagai Ketua Gapki Cabang Sulawesi periode 2011-2014.

Ia mengatakan, Kementerian Pertanian akan segera melakukan penerapan berbagai ketentuan dalam Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada 20 perusahaan perkebunan sawit.

Ke-20 perusahaan tersebut antara lain PT Rea Kaltim Plan, PTPN XIII, PTPN III, PTPN V, PT Ivomas Tunggal, PTPN VI, PT Sime Indo Agro, PT Sumber Indah Perkasa, dan PT Gunung Sejahtera.

Menurut dia, aturan ISPO yang merupakan ketentuan yang harus dipatuhi perusahaan sawit itu diantaranya kepemilikan legalitas formal yaitu perizinan menyangkut manajemen perkebunan sawit.

"Penerapan pedoman teknik budidaya dan pengelolaan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja," katanya.

Kemudian tanggung jawab sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutannya.

Ia berharap ketika aturan ISPO itu diberlakukan kepada perusahaan sawit yang ada di Pulau Sulawesi maka perusahaan sawit di Sulawesi harus mematuhinya, karena dengan begitu maka perusahaan sawit membantu meminimalisir setiap dampak yang ditimbulkan.

"Dengan diberlakukannya aturan ISPO itu maka perusahaan perkebunan sawit dalam mengembangkan lahan pertaniannya, akan ramah lingkungan dan pengembangan sawit tidak akan merugikan pemerintah dan masyarakat yang ada di daerah," ujarnya.

Joko mengatakan, Gapki meminta agar seluruh kriteria yang akan dibutuhkan sebelum diberlakukannya ISPO pada tahun ini, dapat dilengkapi perusahaan sawit di Sulawesi yang masuk anggota Gapki Cabang Sulawesi yang berjumlah 10 perusahaan.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...