Perusahaan Tambang Harus Bayar Penggunaan Kawasan Konsesi

  • Rencana kenaikan harga BBM sudah rugikan pengusaha angkutan

    Rencana kenaikan harga BBM sudah rugikan pengusaha angkutan

    Merdeka.com
    Rencana kenaikan harga BBM sudah rugikan pengusaha angkutan

    MERDEKA.COM. Wacana menaikkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah membuat pengusaha transportasi rugi. Pasalnya, meski baru wacana, hal ini telah menaikkan harga penjualan komponen kendaraan.Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti, mengaku sangat keberatan jika pemerintah menyetujui kebijakan tersebut."Karena pembicaraan seperti itu akhirnya harga sparepart naik. Tapi ketika BBM-nya tidak jadi naik dan sparepart-nya tidak turun lagi, kalau ada gosip mau naik …

  • Pantai Garut Kaya Abalon, 1 Kg Laku Rp 1 Juta

    TRIBUNnews.com

    TRIBUNNEWS.COM - Siapa sangka, abalon bisa didapat dengan mudah saat musimnya di pantai selatan Garut. …

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meminta perusahaan tambang yang menggunakan kawasan perusahaan pemegang konsesi kehutanan menyediakan dana kompensasi untuk keperluan rehabilitasi hutan.

Meski sudah diminta menyediakan dana kompensasi, kata Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, di Jakarta, Selasa, mereka juga diminta tetap berkoordinasi dengan perusahaan pemegang konsesi hutan agar tidak terjadi salah paham.

Menteri mengingatkan, perusahaan tambang yang akan beroperasi dengan skema pinjam pakai kawasan hutan di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau HPH harus mendapat persetujuan dari pemegang izin.

"Perusahaan tambang tetap harus permisi untuk menambang di kawasan HPH atau HTI. Tidak boleh asal nyelonong," tegas Zulkifli usai acara bedah buku "Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan" yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Menteri mengakui, dirinya sempat menerima banyak protes dari pengusaha hutan terkait pinjam pakai kawasan hutan di areal HPH/HTI. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.18/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perusahaan tambang memang tidak perlu mendapat izin dari perusahaan HPH/HTI.

Meski demikian, katanya, dalam amar surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan, ditegaskan tentang keharusan koordinasi perusahaan tambang dengan perusahaan HPH/HTI.

Menteri berjanji untuk merevisi Permenhut No.18/2011, sehingga lebih tegas mengatur soal keharusan koordinasi bagi perusahaan tambang.

Pada kesempatan itu, Menhut juga menegaskan bahwa perusahaan HPH adalah anak kandung Kementerian Kehutanan, sehingga wajib dilindungi.

Selain soal koordinasi, Menhut juga meminta agar perusahaan tambang merogoh dana kompensasi yang diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan HPH/HTI. Dana tersebut bukan untuk dikantongi, melainkan untuk kepentingan rehabilitasi hutan.

"Soal besarnya, silahkan dinegosiasikan secara `Business to Business` antar perusahaan. Sementara pengelolaan dana tersebut akan diawasi oleh Kemenhut," katanya.

Menhut meyatakan perusahaan HPH boleh menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penanaman silvikultur intensif pola tanam jalur. Nantinya, kayu hasil panennya bisa dimanfaatkan perusahaan HPH tersebut.


Ia menekankan bahwa negosiasi yang akan dilakukan oleh perusahaan HPH jangan diartikan sebagai upaya memeras perusahaan tambang, melainkan sebagai bentuk upaya bersama untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum APHI, Sugiono menuturkan pihaknya memang sejak lama berharap ada ketegasan agar perusahaan tambang tidak masuk sembarangan ke areal HPH. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan pertambangan tidak menggangu perencanaan dan pengelolaan konsesi pengusahaan hutan secara keseluruhan.

"Pengusahaan hutan adalah bisnis berkelanjutan. Jadi jangan sampai kegiatan pertambangan mengganggu upaya pelaku bisnis kehutanan dalam pengelolaan hutan lestari," kata Sugiono.

Soal besaran kompensasi, Sugiono mengatakan, penetapannya harus mempertimbangkan sejumlah komponen, seperti besarnya iuran dan pungutan yang dibayarkan oleh perusahan kehutanan, seperti iuran HPH dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan setiap tahun.

Komponen lain yang juga mesti dipertimbangkan adalah lokasi hutan dan tingkat kesuburan tanah. "Namun berapa pun besarnya, toh uang itu tidak masuk ke kantong kami," ujarnya.


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...