Perusahaan Tambang Harus Bayar Penggunaan Kawasan Konsesi

  • Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNnews.com
    Sebagian Besar Uang Suami Dikelola Istri, Tapi Manajemen Keuangan Paya …

    TRIBUNNEWS.COM - Sebagian besar uang gaji suami dikelola istri. Sialnya, mayoritas wanita tak punya pengetahuan pengelolaan keuangan yang bagus. …

  • Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Antara
    Ekonom: Pemerintah Baru Perlu Naikkan Harga BBM

    Yogyakarta (Antara)- Pemerintahan baru mendatang perlu menaikkan kembali harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap untuk mengurangi pembengkaan subsidi bahan bakar itu, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono. "Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata Tony di Yogyakarta, Selasa. Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp1.000-Rp1.500 …

  • AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    Merdeka.com
    AP II ingin hadirkan kebun binatang di bandara Jambi

    MERDEKA.COM. PT Angkasa Pura II bersiap mengembangkan bandar udara berkonsep kebun binatang di Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi. Kementerian Perhubungan langsung mengkaji rencana itu, karena berkaitan dengan keselamatan penerbangan.Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan mengaku baru mendengar proposal AP II itu. Dia mempersilakan operator bandara berkreasi dengan konsep layanan penerbangan, asal keamanan terjamin. ... …

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meminta perusahaan tambang yang menggunakan kawasan perusahaan pemegang konsesi kehutanan menyediakan dana kompensasi untuk keperluan rehabilitasi hutan.

Meski sudah diminta menyediakan dana kompensasi, kata Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, di Jakarta, Selasa, mereka juga diminta tetap berkoordinasi dengan perusahaan pemegang konsesi hutan agar tidak terjadi salah paham.

Menteri mengingatkan, perusahaan tambang yang akan beroperasi dengan skema pinjam pakai kawasan hutan di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau HPH harus mendapat persetujuan dari pemegang izin.

"Perusahaan tambang tetap harus permisi untuk menambang di kawasan HPH atau HTI. Tidak boleh asal nyelonong," tegas Zulkifli usai acara bedah buku "Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan" yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Menteri mengakui, dirinya sempat menerima banyak protes dari pengusaha hutan terkait pinjam pakai kawasan hutan di areal HPH/HTI. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.18/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perusahaan tambang memang tidak perlu mendapat izin dari perusahaan HPH/HTI.

Meski demikian, katanya, dalam amar surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan, ditegaskan tentang keharusan koordinasi perusahaan tambang dengan perusahaan HPH/HTI.

Menteri berjanji untuk merevisi Permenhut No.18/2011, sehingga lebih tegas mengatur soal keharusan koordinasi bagi perusahaan tambang.

Pada kesempatan itu, Menhut juga menegaskan bahwa perusahaan HPH adalah anak kandung Kementerian Kehutanan, sehingga wajib dilindungi.

Selain soal koordinasi, Menhut juga meminta agar perusahaan tambang merogoh dana kompensasi yang diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan HPH/HTI. Dana tersebut bukan untuk dikantongi, melainkan untuk kepentingan rehabilitasi hutan.

"Soal besarnya, silahkan dinegosiasikan secara `Business to Business` antar perusahaan. Sementara pengelolaan dana tersebut akan diawasi oleh Kemenhut," katanya.

Menhut meyatakan perusahaan HPH boleh menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penanaman silvikultur intensif pola tanam jalur. Nantinya, kayu hasil panennya bisa dimanfaatkan perusahaan HPH tersebut.


Ia menekankan bahwa negosiasi yang akan dilakukan oleh perusahaan HPH jangan diartikan sebagai upaya memeras perusahaan tambang, melainkan sebagai bentuk upaya bersama untuk pengelolaan hutan yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum APHI, Sugiono menuturkan pihaknya memang sejak lama berharap ada ketegasan agar perusahaan tambang tidak masuk sembarangan ke areal HPH. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan pertambangan tidak menggangu perencanaan dan pengelolaan konsesi pengusahaan hutan secara keseluruhan.

"Pengusahaan hutan adalah bisnis berkelanjutan. Jadi jangan sampai kegiatan pertambangan mengganggu upaya pelaku bisnis kehutanan dalam pengelolaan hutan lestari," kata Sugiono.

Soal besaran kompensasi, Sugiono mengatakan, penetapannya harus mempertimbangkan sejumlah komponen, seperti besarnya iuran dan pungutan yang dibayarkan oleh perusahan kehutanan, seperti iuran HPH dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan setiap tahun.

Komponen lain yang juga mesti dipertimbangkan adalah lokasi hutan dan tingkat kesuburan tanah. "Namun berapa pun besarnya, toh uang itu tidak masuk ke kantong kami," ujarnya.


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...