Peta Jalan Keamanan Siber dan RUU PDP Dinilai Bisa jadi Solusi Hindari Peretasan

Merdeka.com - Merdeka.com - Anggota Komisi I DPRChristina Aryani mengungkapkan, pengamanan dan pelindungan data harus diakui menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah, tidak terkecuali oleh pihak lain yang menghimpun data masyarakat, termasuk swasta.

Hal tersebut disampaikan mengomentari informasi kebocoran data pribadi masyarakat dan pejabat Indonesia belakangan ini, termasuk oleh hacker yang menyebut dirinya bjorka.

"Fakta bahwa keamanan data di Indonesia rentan bobol harus kita akui. Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering," katanya dalam siaran tertulis, Selasa (13/9).

Dia menambahkan, kejadian berulang ini bukan tidak menjadi perhatian DPR RI. Secara pribadi dirinya mengaku telah beberapa kali mendorong perlunya Peta Jalan untuk Keamanan Siber namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya.

"Bagi kami adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok.

Politikus Partai Golkar ini menyebut, peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut.

"Pada akhirnya kami menganggap kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi."

"Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik," jelasnya.

Dengan adanya kejadian ini, kata dia, isu keamanan siber dan tentunya keamanan data yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat memberikan optimisme betapa masyarakat mulai paham akan penting dan berharganya data pribadi, yang mana harus dijamin pelindungannya.

"Ini pertanda baik bangsa Indonesia terus beranjak naik kelas yang sejatinya juga harus diikuti dengan kerja keras pemerintah memastikan seluruh perangkatnya memiliki kesadaran yang sama dengan masyarakat kita," tuntasnya. [hrs]