Petugas KPK Bawa 3 Koper Diduga Barang Bukti Usai Geledah 3 Ruang Pemkot Yogyakarta

Merdeka.com - Merdeka.com - KPK melakukan penggeledahan tiga ruangan milik Pemkot Yogyakarta, Selasa (7/6). Tiga ruang yang digeledah KPK ini di antaranya adalah ruangan Walikota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (PMPSP) dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP).

Penggeledahan yang dilakukan KPK ini berkaitan dengan kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton yang menyeret nama eks Walikota Yogyakarta Haryadi Suyudi.

Sebanyak sekitar 9 orang petugas KPK melakukan penggeledahan ditiga ruangan tersebut. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.15 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB.

Saat penggeledahan ini, petugas KPK membawa dua koper besar dari ruangan Walikota Yogyakarta. Sementara dari kantor Dinas PUPKP, petugas KPK membawa satu koper besar.

Meski demikian tak ada satu petugas dari KPK yang mau menjawab pertanyaan dari wartawan terkait isi koper yang dibawa. Kuat dugaan, koper-koper ini berisi berkas-berkas tentang IMB.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Pemkot Yogyakarta. "Hari ini (7/6) Tim Penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat yang berada di wilayah Kota Yogyakarta," tutur Ali Fikri.

Ali Fikri menerangkan penggeledahan ini berkait dengan kasus dugaan suap pengurusan izin di Kota Yogyakarta. Kasus suap ini menyeret nama mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Kepala Dinas PMPSP Nur Widhihartana. Keduanya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi

Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi mengatakan dirinya tidak tahu bahwa KPK melakukan penggeledahan disejumlah ruang di Pemkot Yogyakarta. Sumadi menerangkan saat penggeledahan dirinya sedang mengikuti Raker di Jakarta.

"Saya belum tahu di sana (Kantor Pemkot Yogyakarta) digeledah. Saya (sedang) ada undangan Raker di Jakarta. Saya belum dapat laporan (penggeledahan)," kata Sumadi saat dihubungi wartawan, Selasa (7/6).

Meski demikian Sumadi memastikan bahwa Pemkot Yogyakarta akan kooperatif saat KPK melaksanakan tugasnya. "Iya, kita siap kooperatif (membantu KPK)," urai Sumadi.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto menjadi salah satu ASN Pemkot Yogyakarta yang nampak menemani petugas KPK yang melakukan penggeledahan ditiga ruangan tersebut.

Meski demikian Nindyo enggan berkomentar tentang penggeledahan KPK itu. Termasuk tentang barang apa saja yang dibawa KPK dari penggeledahan tersebut.

"Ngapunten, ngapunten (maaf-maaf). Sama Pak Penjabat (Pj Walikota) saja," tutup Nindyo. [ded]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel