PGRI Manokwari: Implementasi Kurikulum Merdeka mandiri berjalan baik

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Manokwari memastikan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) jalur mandiri di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berjalan baik.

Ketua PGRI Manokwari Naharuddin, di Manokwari, Minggu, mengatakan penerapan IKM jalur mandiri di sekolah berjalan tanpa kendala berdasarkan kesiapan masing-masing sekolah.

"Bagi sekolah yang menerapkan IKM mandiri berarti dia sudah siap, seperti pengadaan buku. Tidak perlu lagi berharap pada pemerintah (daerah) untuk membantu," ujar dia.

Baca juga: Kemendikbudristek: Kreativitas guru kunci sukses Kurikulum Merdeka

Naharuddin mengatakan anggaran pembelian buku untuk menerapkan Kurikulum Merdeka belum ada lantaran kurikulum tersebut baru muncul pada pertengahan tahun 2022. Sedangkan dana BOS yang dapat digunakan untuk pengadaan buku baru akan terealisasi pada Januari 2023.

Dia berharap sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri dapat mengadakan buku sesuai anggaran yang dimiliki. Khusus swasta, kata dia, biasanya pengadaan buku disesuaikan dengan hasil kesepakatan bersama orang tua siswa.

"Meskipun sekolah swasta, kita tidak boleh menarik uang juga dari orang tua kalau tidak ada kesepakatan," kata Naharuddin.

Baca juga: Kurikulum Merdeka dipercaya mampu jawab kebutuhan SDM masa depan

Dia menyebut untuk masuk dalam IKM jalur mandiri, sekolah harus mendaftar. IKM jalur mandiri memiliki kategori seperti mandiri berbagi dan mandiri belajar serta mandiri berubah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari Martinus Dowansiba mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah akan berjalan baik dengan dukungan kapasitas guru yang mumpuni.

Menurut dia, penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Manokwari sudah mulai berjalan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca juga: Kepsek: Kurikulum Merdeka beri guru kebebasan memilih perangkat ajar

Kurikulum Merdeka, kata dia, tidak akan menimbulkan perbedaan di antara sekolah baik sesama sekolah negeri maupun sekolah negeri dengan sekolah swasta. "Hal itu juga dinilai positif untuk mengurangi masalah di sekolah utamanya saat pendaftaran murid baru," katanya.