PGRI minta agar RUU Sisdiknas tidak dipaksakan

·Bacaan 1 menit

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi meminta agar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"RUU Sisdiknas ini serasa begitu dipaksakan. Kami diundang untuk uji publik RUU Sisdiknas, tapi hanya diberikan waktu lima menit untuk menanggapi, " ujar Unifah dalam buka bersama pengurus PGRI di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan RUU Sisdiknas itu terkesan dipaksakan. Transformasi pembelajaran sendiri, kata dia, terkendala pada tata kelola guru.

"Kami sangat berharap dengan segala hormat kalau ini Omnibus Law, harus dilakukan secara seksama. Jangan sampai seperti UU Cipta Kerja yang ada masalah pada pembuatannya," kata dia.

Baca juga: Pelibatan publik pada perancangan RUU Sisdiknas diapresiasi F-PAN

Baca juga: Pegiat pendidikan luncurkan laman untuk kawal RUU Sisdiknas

Dia meminta agar persoalan prosedural dan substansi diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, persoalan tata kelola guru perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Masing-masing tata kelola guru terfragmentasi dan dikelola instusi yang berbeda.

Sistem Pengadaan Guru Baru diatur dalam UU Pendidikan Tinggi 12/2002, kemudian rekrutmen guru baru diatur dalam UU ASN 5/2017, pendidikan agama dan agama serta pondok pesantren diatur dalam UU 18/2019, dan banyak aturan lainnya yang terpisah.

"Kami harap pembahasan RUU Sisdiknas ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa, karena kami juga ingin berkontribusi pada dunia pendidikan," ujar dia.*

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kawal realisasi istilah madrasah masuk RUU Sisdiknas

Baca juga: Di balik kontroversi penghapusan madrasah dalam RUU Sisdiknas

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel