Pidato Joe Biden di PBB: AS Akan Lawan Negara yang Ingin Dominan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, New York City - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membahas konflik dan perdamaian daam pidatonnya di Sidang Umum PBB, Selasa (22/9). Biden berkata tidak mencari musuh, tetapi siap melawan negara yang ingin dominan.

"Kami akan berdiri untuk sekutu-sekutu dan teman-teman kami dan melawan segala upaya oleh negara-negara yang lebih kuat untuk mendominasi, baik itu melalui perubahan wilayah, koersi ekonomi, eksploitasi teknologi, atau disinformasi," ujar Presiden Joe Biden, dikutip Rabu (22/9/2021).

Seperti diketahui, China dituding ingin mengekspansi wilayahnya di Laut China Selatan, memakai sanksi impor terhadap negara lain yang kebijakannya merugikan China, serta berpotensi memata-matai dengan teknologi 5G.

Tetapi, Presiden Joe Biden tak menyebut nama China atau negara manapun saat memberikan peringatan itu. Kemudian, ia menyebut AS tak ingin ada Perang Dingin.

"Saya katakan lagi, kami tidak menginginkan Perang Dingin atau dunia yang terbagi dengan blok-blok yang rigid," ujarnya.

Lebih lanjut, Joe Biden meminta agar negara-negara besar di dunia agar "secara hati-hati mengurus relasi mereka agar mereka tidak bergeser dari kompetisi yang bertanggung jawab menjadi konflik."

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Koersi Ekonomi

Dalam lawatannya ke Indonesia pada 2-3 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan konsep Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 atau 21st Century Maritime Silk Road
Dalam lawatannya ke Indonesia pada 2-3 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengusulkan konsep Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 atau 21st Century Maritime Silk Road

Pada Januari 2021, Center for Strategic and International Studies (CSIS) sempat menuliskan artikel mengenai koersi ekonomi yang dilakukan China terhadap lawan-lawannya.

Negara-negara di dunia pun diminta kompak melawan tindakan tersebut.

CSIS mencatat China mengambil tindakan koersif ini terhadap banyak negara, mulai dari Mongolia karena mengundang Dalai Lama, kepada Korea Selatan karena memakai sistem pertahanan misil AS, terhadap Kanada karena penahanan CFO Huawei Meng Wanzhou.

China melakukan hal serupa kepada Swedia yang memberikan penghargaan HAM kepada aktivis China, kepada Taiwan karena menolak mengakui dirinya sebagai bagian China, kepada Inggris karena mendukung pendemi pro-demokrasi di Hong Kong, dan kepada kota Praha yang setuju menjadi sister city bagi Taipei. Terakhir, kepada Australia yang mendukung investigasi independen asal COVID-19.

"Terbukti, China terus melihat nilai dari taktik koersi ekonomi. Bahkan jika negara yang ditarget tidak tunduk kepada kepentingan China, tindakan-tindakan itu mungkin bisa mencegah negara-negara lain yang menerapkan polisi yang merugikan kepentingan-kepentingan China," tulis CSIS.

CSIS pun menyarankan adanya kebijakan kolektif untuk melawan aksi ekonomi dari China. Apabila tak ada aksi kolektif, maka China dikhawatirkan akan terus memakai kebijakan dagang mereka yang koersif.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel