Pihak yang berseteru di Libya tandatangani gencatan senjata di Moskow

Moskow (AFP) - Para pemimpin pihak yang bertikai Libya akan bertemu di Moskow pada Senin untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata sebagai upaya mengakhiri sembilan bulan pertempuran sengit.

Pertemuan tersebut merupakan hasil dari upaya diplomatik yang diprakarsai oleh Turki dan Rusia, yang ingin meningkatkan statusnya sebagai powerbroker di Timur Tengah dan mengisi kekosongan diplomatik yang ditinggalkan oleh apa yang dilihat pengamat sebagai mundurnya AS.

Kedua belah pihak diperkirakan akan menandatangani perjanjian tentang ketentuan gencatan senjata yang mulai berlaku akhir pekan, meningkatkan harapan diakhirinya pertempuran yang telah menghancurkan negara Afrika Utara yang kaya minyak itu sejak pemberontakan yang didukung NATO 2011, menewaskan diktator Moamer Kadhafi.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB di Tripoli, dipimpin oleh Fayez al-Sarraj, telah diserang sejak April lalu dari pasukan yang setia kepada orang kuat Khalifa Haftar, yang bermarkas di bagian timur negara itu.

Haftar dan Sarraj akan bertemu di Moskow untuk melakukan pembicaraan bersama dengan "perwakilan dari pihak Libya lainnya", kata kementerian luar negeri Rusia, dengan Turki dan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Rusia bertindak sebagai mediator.

Kantor berita Rusia melaporkan perwakilan kedua belah pihak telah tiba untuk mengadakan pembicaraan, tetapi tidak jelas apakah Haftar dan Sarraj akan bertemu langsung.

Inisiatif gencatan senjata diluncurkan oleh Presiden Vladimir Putin dan mitra Turki Recep Tayyip Erdogan, yang bersama-sama menyerukan gencatan senjata di Istanbul pekan lalu.

Kanselir Jerman Angela Merkel bahkan sengaja mengunjungi Putin pada Sabtu dan dia mendukung usahanya untuk mengadakan konferensi perdamaian yang disponsori oleh PBB di Berlin segera.

Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte juga dijadwalkan ke Turki pada Senin untuk membahas situasi di Libya dengan Erdogan.

Sarraj pada Senin meminta rakyat Libya untuk "membalik halaman di masa lalu, menghentikan perselisihan untuk bergerak menuju stabilitas dan perdamaian".

Komentarnya muncul setelah gencatan senjata dimulai pada tengah malam, Minggu (2200 GMT pada hari Sabtu) sejalan dengan imbauan bersama Putin dan Erdogan. Sarraj membenarkan gencatan senjata mulai berlaku.

Sejak dimulainya serangan terhadap Tripoli, lebih dari 280 warga sipil dan sekitar 2.000 petempur telah tewas dan 146.000 warga Libya mengungsi, menurut PBB.

Upaya diplomatik Turki dan Rusia akhirnya tercapai meski kedua negara tersebut dipandang mendukung pihak-pihak yang berseberangan.

Ankara mengirim pasukan - dalam kapasitas pelatihan, katanya - untuk mendukung GNA pada Januari dalam satu langkah yang dikritik oleh kekuatan-kekuatan utama Eropa, termasuk Inggris dan Prancis dan Presiden AS Donald Trump.

Sementara Rusia dituduh mendukung pasukan pro-Haftar, yang didukung oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Mesir - semuanya adalah saingan regional Turki.

Beberapa ratus tentara bayaran Rusia dilaporkan berada di Libya mendukung Haftar tetapi Putin menegaskan pada Sabtu bahwa setiap warga Rusia yang ada di Libya tidak dibayar oleh Moskow.

Sementara itu Kepala Dewan Tinggi Libya, Khaled al-Mechri, mengatakan gencatan senjata akan membuka jalan bagi kebangkitan kembali proses politik.

Kepala delegasi Rusia untuk Tripoli, Lev Dengov, mengatakan kedua pihak yang bertikai di Moskow itu harus menentukan syarat-syarat penyelesaian masa depan di Libya, termasuk kemungkinan menandatangani perjanjian tentang gencatan senjata dan rinciannya".

"Mereka akan mengadakan pertemuan terpisah dengan pejabat Rusia dan utusan delegasi Turki, yang bekerja sama dengan Rusia dalam masalah ini," kata Dengov, yang dikutip oleh kantor berita Rusia.

"Perwakilan dari Uni Emirat Arab dan Mesir mungkin akan hadir sebagai pengamat pada pembicaraan tersebut."

Eropa dan Afrika Utara juga telah melancarkan upaya diplomatik untuk mencoba mencegah Libya agar tidak berubah menjadi "Suriah kedua" dengan meningkatnya keterlibatan mereka.

Negara-negara Eropa, termasuk bekas kolonial Italia, khawatir bahwa militan Islam dan penyelundup migran, yang sudah sangat aktif di Libya, akan mengambil keuntungan lebih jauh dari kekacauan yang terjadi.