Pijakan Kaki Pertama Jokowi di Tambang Emas Freeport Papua

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Jokowi untuk pertama kali menginjakkan kaki di PT Freeport Indonesia (PTFI), di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Jokowi merupakan Presiden ke dua yang bertandang ke tambah emas terbesar itu setelah Presiden ke dua Indonesia Soeharto.

Soeharto merupakan Presiden pertama yang mendatangi Freeport pada 3 maret 1973 lalu. Saat itu Soeharto datang untuk meresmikan pertambangan tersebut sebagai penanaman modal asing pertama di era kepemimpinannya.

Freeport sempat tak mendapat izin usaha dari Presiden Soekarno di tahun 1965. Namun, langkah Freeport mulus setelah Soeharto menggantikan Soekarno.

Saat Soeharto resmi menjabat Presiden pada Maret 1967, Freeport mendapat kontrak karya selama 30 tahun sejak 7 April 1967.

Setelah 49 tahun kemudian, Presiden Indonesia kembali menginjakkan kaki di Freeport, Mimika, yaitu Jokowi.

Jokowi mengaku cukup terkejut atas kehadiran karyawan PT Freeport Indonesia dalam silaturahmi dengan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, Rabu. Jokowi kaget karena pertemuan tersebut didominasi oleh warga Indonesia dan orang asli Papua.

"Saya pikir yang hadir malam ini bule semuanya, ternyata yang banyak dari kita, dan yang saya lihat juga yang banyak dari tanah Papua," ujar Jokowi saat disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat (31/8).

Saham Indonesia di Freeport

Jokowi salah satu presiden yang konsern atas 'nasionalisasi' Freeport. Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi berjanji Indonesia akan mendominasi saham Freeport.

Akhirnya, terwujud. Indonesia memiliki saham 51,23 persen di Freeport di akhir September 2018. Hal itu ditandai dengan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia(PTFI) ke Inalum (Persero).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, CEO FCX Richard Adkerson, dan perwakilan Rio Tinto, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Pemda Papua juga akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Namun, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018. "Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041," jelas Menteri Ignasius Jonan. [ded]