Pilkada Aceh Bermasalah Karena Qanun Baru Diabaikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh (PA) tahun 2006, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan kondisi Aceh yang mencemaskan jelang pelaksanaan Pilkada semakin menegaskan bahwa proses Pilkada tidak ditempatkan menjadi bagian dari proses rekonsiliasi yang memperkokoh perdamaian di Aceh.

"Sejak awal persiapan pelaksanaan Pilkada sudah diingatkan, untuk membentuk Qanun (Perda) sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkada, sebagaimana diamanatkan oleh UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," kata Ferry dalam rilisnya, Kamis (12/1/2012).

Menurut Ferry, secara norma hal tersebut menjadi penting karena terdapat pengaturan bersifat khusus yang memerlukan pewadahannya. Selain itu, jika ada norma dalam UU lain yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan UU Pemerintahan Aceh dapat dimuat dalam Qanun sebagai pengaturan yang melengkapinya. "Amanat yang sesuai dengan UU PA ini, tidak saja penting, tapi dia sejak awal sudah menempatkan secara proporsional semangat untuk mufakat dari banyak elemen masyarakat Aceh," kata Ferry.

Karena itu, Ferry, mengatakan pengabaian pembentukan Qanun menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan, ditambah lagi ketika ada review ke Mahkamah Konstitusi (MK) Pasal 256 UU Pemerintah Aceh, yang mengatur tentang calon independen, ditambah lagi dengan gugatan TA Khalid ke MK tentang SK Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

"Bahkan dalam putusan sela MK atas gugatan TA Khalid tersebut, dalam pertimbangannya MK menyebut "adanya ketidak pastian hukum" berkaitan belum dibentuknya Qanun yang baru. Seharusnya semua putusan tersebut menjadi bahan untuk permufakatan untuk diakomodasi dalam Qanun tentang Pilkada," katanya.

Dikatakan pembentukan Qanun baru adalah untuk gantikan Qanun Nomor 7 tahun 2006 menjadi semakin penting dan mendesak, karena prosesnya dilakukan oleh DPR Aceh dan Gubernur namun elemen masyarakat Aceh dapat memberi masukannya. "Dengan demikian, maka Pilkada sejak awal pembentukan aturan mainnya, teteap menjalankan spirit Rekonsiliasi bagi kokohnya perdamaian di Aceh," ujarnya.

Namun, lanjut Ferry, keengganan untuk membentuk Qanun baru Pilkada, dan semata melandaskan pada SK KIP (yang seringkali berubah), memberi gambaran tidak kokohnya pelaksanaan Pilkada di Aceh. "Belum lagi para pihak senantiasa mengutip pasal-pasal dalam UU lain yang terkait dengan Pilkada berdasarkan versi masing-masing yang dalam keterangan saya di MK saya sebut sebagai 'potensi konflik regulasi'," ujarnya.

Dijelaskan kondisi ini tentu semakin tegang karena hajat Pilkada tentu menghendaki para pihak tetap terjaga peluangnya untuk ikut, bahkan tidak dirugikan dalam pelaksanaan Pilkada.

Lebih jauh Ferry mengatakan penyampaian permohonan Pemerintah, yang diwakili Mendagri, untuk dapat mengakomidir PA dalam Pilkada adalah keliru. Apalagi keterangan Pemerintah dalam sidang-sidang MK terkait Pilkada Aceh tidak tunjukkan semangat yang kuat untuk tengahi pro-kontra yang ada. "Jadi, bukan soal waktu untuk daftar Pilkada substansinya, karena jika memang soal pendaftaran calon, sejak awal PA, sebagai pemenang Pemilu di Aceh, sudah dapat mendaftarkan diri," paparnya.

Tapi, lanjut Ferry, PA menginginkan adanya pengaturan pelaksanaan Pilkada yang semuanya dituangkan dalam Qanun, sebagaimana diamanatkan oleh UU Aceh. Meski belum dapat dikatakan sempurna, maka UU Aceh setidaknya sudah menampung dan dibahas dalam spirit terbangunnya Rekonsiliasi dan langkah-langkah reintegrasi masyarakat Aceh pasca perdamaian Helsinki.
"Untuk itu segera akhiri ketidakpastian regulasi dalam pelaksanaan Pilkada, karena jika tetap dilaksanakan tanpa landasan Qanun baru maka sesungguhnya 'kekerasan' regulasi telah dibiarkan untuk ciptakan kerumitan dalam Pelaksanaan Pilkada," ujarnya. (aco)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.