Pilkada Langsung Tidak Bisa Dikembalikan ke DPRD

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung tidak bisa dikembalikan lagi ke pemilihan perwakilan melalui DPRD.

"Pilkada secara langsung sudah lebih baik daripada pemilihan melalui DPRD. Ini merupakan implementasi dari demokrasi. Kita harus melangkah ke depan bukan ke belakang," kata Hajriyanto diskusi Pilar Negara: "Implementasi Pilkada" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Anggota Komisi II DPR RI Rahadi Zakaria dan Pakar Demografi Universitas Indonesia Sony Hary Harmadi.

Menurut Hajriyanto, pilkada secara langsung sudah lebih baik daripalada pilkada melalui anggota DPRD, karena melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Jika pelaksanaannya masih ada kelemahan, menurut Hajriyanto, agar diperbaiki kelemahan tersebut bukan mewacanakan untuk mengembalikannya ke DPRD.

"Pilkada tidak bisa dikembalikan lagi ke DPRD karena itu berarti mundur jauh ke belakang serta bisa memicu emosi masyarakat," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, kelemahan-kelemahan pilkada antara lain adanya praktik politik uang, kepala daerah dan wakil kepada daerah tidak kompak, rivalitas antarcalon yang berdampak terjadi bentrok antarpendukung serta biaya sangat tinggi.

Menurut dia, kelemahan-kelemahan tersebut bisa diperbaiki dengan memperbaiki aturan perundangan serta pelaksanaan yang dilakukan secara baik.

"Kalau praktik politik uang, pada saat dipilih oleh anggota DPRD juga sudah ada. Persoalannya, bagaimana membuat sanksi hukum sehingga calon tidak berani melakukan praktik politik uang," katanya.

Perihal biaya tinggi, menurut Hajriyanto, perlu diurai lebih rinci apa saja yang membuat biaya tinggi, misalnya biaya iklan di media massa, biaya pembuatan atribut, serta biaya mahar di partai politik.

Menurut dia, terhadap biaya tinggi tersebut bisa dilakukan efisiensi, misalnya membatasi iklan di televisi, serta menghapus adanya biaya mahar di partai politik.

"Sedangkan untuk biaya atribut dapat meningkatkan ekonomi rakyat, sehingga masih ada dampak positifnya," katanya.

Sementara itu, Pakar Demografi Universitas Indonesia Sony Hary Harmadi, mengusulkan, untuk meminimalkan biaya pilkada, dia mengusulkan dilakukannya pilkada secara serentak bertahap.

Ia mencontohkan, kepala daerah yang masa jabatannya akan selesai pada periode waktu tertentu, misalnya sekitar tiga bulan, dilakukan pilkada serentak.

"Ini bisa mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu," katanya.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.