Pimpinan DPR Dorong Polri Tak Segan Bongkar Unsur Pidana Kasus Gagal Ginjal Akut

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah cepat Polri dalam mengusut dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang telah membuat ratusan anak-anak meninggal dunia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan untuk mendalami dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal tersebut pada Kamis (26/10).

"Kita apresiasi langkah cepat dari kepolisian, yang bekerja mencari pelanggaran perusahan farmasi yang berakibat fatal bagi kehidupan anak-anak kita," ujar Dasco kepada wartawan, Senin (31/10).

Dasco mendorong Korps Bhayangkara tak segan membongkar tuntas unsur pidana yang dilakukan oleh perusahaan farmasi dalam temuan gagal ginjal akut ini.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu tak ingin kasus gagal ginjal kembali terulang di kemudian hari. Kasus gagal ginjal akut di Indonesia sampai Rabu (26/10), telah membuat 157 anak meninggal dunia.

"Agar tidak terulang karena ini kita garisbawahi, hal seperti ini membahayakan jiwa manusia," katanya.

Pembentukan Tim Gabungan diputuskan lewat Surat Telegram yang dikeluarkan Kapolri pada pada Kamis (26/10). Surat tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Tim khusus ini gabungan dari empat direktorat yang ada di Bareskrim Polri. Di antaranya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), Direktorat Narkoba (Ditnarkoba), Direktorat Ekonomi Khusus (Diteksus), dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum). Tim khusus ini diketuai oleh Dir Tipidter Brigjen Pipit Rismanto.

Bareskrim Polri mengaku tengah memeriksa dua perusahaan farmasi terkait dugaan pidana dalam kasus gagal ginjal akut.

Ketua Tim Gabungan Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan pemeriksaan itu dilakukan penyidik guna mendalami potensi pidana dalam kasus GGAPA.

"Kita sedang dalam proses, dari semua sampel obat dan juga akan meminta klarifikasi pihak-pihak yang memproduksi," ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu itu saat dihubungi, Jumat (28/10).

Pipit mengatakan tim tersebut akan melibatkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

BPOM menemukan sejumlah sirup obat dan bahan baku Propilen Glikol yang tercemar EG dan DEG melebihi ambang batas dari dua industri farmasi.

BPOM telah resmi melarang penggunaan obat sirop dengan zat pelarut propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, hingga gliserin atau gliserol. Sehingga, obat sirop yang memakai pelarut di luar keempat zat tersebut diperbolehkan dikonsumsi.

Hal ini sekaligus merespons temuan kasus gangguan ginjal akut di Indonesia yang dicurigai akibat keracunan kandungan dalam obat sirop.

"Maka sekarang hanya membolehkan produk sirop yang tanpa pelarut. Jadi, bukan tidak lagi membolehkan produksi, tapi sudah dengan adanya keluar surat edaran dari Kementerian Kesehatan," kata Kepala BPOM Penny Lukito saat jumpa pers, Kamis (27/10).

"Artinya, sudah dibolehkan produk sirop yang tidak menggunakan empat jenis pelarut tersebut ya, propilen glikol, polietilen glikol, gliserin, dan sorbitol," sambungnya. [ray]