Pimpinan DPR Pesimistis RKUHP Disahkan pada Masa Sidang Saat Ini

Merdeka.com - Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dalam tahap pembahasan di Komisi III DPR yang membidangi hukum.

"Itu masih dalam tahap pembahasan di komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," kata Dasco saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).

Dia menyebut, pihaknya tidak yakin jika pengesahan RKUHP dilakukan pada masa sidang ini. Sebab, masa sidang saat ini sangat singkat.

"Sepertinya enggak keburu ya, karena ini masa sidangnya singkat sekali. Tanggal 15 Desember kita sudah reses lagi," ucapnya.

Diketahui, Komisi III DPR telah menggelar rapat internal mengenai RKUHP. Pembahasan RKUHP ditargetkan rampung pada masa sidang ini.

RUU KUHP Diserahkan ke DPR

Pemerintah bakal segera menyerahkan beleid atau naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada, Rabu (9/11) pekan depan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, naskah yang bakal diserahkan ke DPR telah disempurnakan dan sudah melewati masa sosialisasi kepada publik.

"Jadi sudah diagendakan tanggal 9 November, Rabu depan kita akan menyampaikan revisi terhadap naskah RUU KUHP yang kita peroleh dari hasil dialog publik maupun masukan dari berbagai elemen masyarakat," kata Eddy sapaan akrab Edward Omar saat ditemui di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/11).

Setelah diserahkan, pemerintah berharap bahwa naskah RUU KUHP itu akan menjadi pembahasan oleh DPR selama masuk masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 oleh DPR.

Terkait poin yang diperbaiki, Eddy hanya mengatakan ada sekitar 50 pasal yang telah diperjelas setelah sebelumnya ditarik pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan.

"Saya masih belum bisa merinci tetapi kurang lebih ada 50 item," imbuhnya. [yan]