Pimpinan HAM Ethiopia berjuang atasi sedikitnya sumber daya

Addis Ababa (Reuters) - Ketika Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menunjuk seorang mantan tahanan politik pada Juli sebagai kepala komisi hak asasi manusia yang didanai negara, para pendukung memuji itu sebagai tanda bahwa negara itu akhirnya mungkin menangani pelanggaran oleh pasukan keamanan dan bergerak untuk memutus siklus perseteruan etnis berdarah.

Daniel Bekele meninggalkan posisi berpangkat tinggi di organisasi Human Rights Watch di New York untuk pulang dan mengambil jabatan itu.

Sekarang kenyataan telah menyadarkannya. Dia hanya memiliki satu penyelidik untuk setiap juta orang Ethiopia, dan gaji yang rendah yang membuatnya tidak mungkin untuk menarik dan mempertahankan karyawan kompeten, katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada Jumat (15/11). Gajinya sendiri setelah pajak setara dengan 270 dolar AS per bulan, umum untuk pegawai negeri sipil.

Parlemen, kepada siapa dia melapor, menyetujui anggaran komisi, setara dengan 3 juta dolar AS per tahun, tetapi kementerian keuangan menyetujui semua pengeluaran, dan membatasi otonomi komisi.

Bahkan jika dana memadai, katanya, birokrasi mencegah penyebaran cepat para peneliti untuk menyelidiki bentrokan etnis di seluruh negeri yang telah menewaskan ratusan orang dalam beberapa bulan terakhir saja.

Komisi ini didirikan 15 tahun yang lalu tetapi sebagian besar tidak efektif. Pasukan keamanan melakukan pelanggaran yang meluas terhadap warga sipil, tetapi komisi jarang mendokumentasikan mereka.

Setelah tiga tahun protes, koalisi yang berkuasa tunduk pada menekan dan menunjuk Abiy pada April 2018 untuk mendorong reformasi. Upaya perdamaiannya dengan musuh lama dan tetangga Eritrea memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian bulan lalu. Dia telah menunjuk mantan pembangkang seperti Bekele untuk peran senior di sektor keadilan, meningkatkan harapan bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan begitu saja.

Ethiopia harus mendorong lebih keras jika ingin memutus siklus kekerasan, kata Bekele.

"Sama pentingnya untuk menjadi kuat dalam menekan pertanggungjawaban atas pelanggaran," katanya. "Kurangnya akuntabilitas (hari ini) hanya melanjutkan siklus pelanggaran dan impunitas."

Komisi menerima ratusan pengaduan setiap bulan. Meja Bekele dipenuhi dengan surat-surat yang keluhannya berkisar dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan massal. Hanya sebagian kecil yang diselidiki karena sumber daya yang langka, katanya.

Juga di atas meja adalah foto istri dan tiga anaknya, yang tinggal di New York.

Bekele mengatakan dia berkomitmen untuk peran barunya meskipun ada banyak tantangan.

"Itu sangat berharga karena kita berada dalam babak politik baru, dengan pembukaan baru dan peluang baru yang sangat menjanjikan," katanya.

Abiy telah mempelopori reformasi dengan mencabut pencekalan atas partai politik, membebaskan tahanan politik dan menyambut pulang kelompok-kelompok militan yang diasingkan. Tetapi kebebasan baru itu juga berarti ketegangan yang telah lama ditekan telah melonjak di antara banyak kelompok etnis negara itu.

Komisi sedang menyelidiki bentrokan bulan lalu di wilayah Oromiya yang mengakibatkan lebih dari 80 kematian, pengungsian dan perusakan properti.

Tentara federal telah dikerahkan untuk memadamkan kekerasan di beberapa bagian negara itu dan banyak yang khawatir akan terjadi pertumpahan darah menjelang pemilihan umum yang akan diadakan pada Mei 2020.

Kelompok etnis Sidama akan memilih pada Rabu dalam referendum tentang penentuan nasib sendiri, permintaan yang juga diajukan setidaknya delapan kelompok etnis lainnya.

Peneliti Amnesty International Ethiopia, Fisseha Tekle, mengatakan komisi itu membutuhkan reformasi radikal agar efektif. Memiliki pemimpin yang berdedikasi bukanlah pengganti reformasi kelembagaan, katanya.

"Komisi itu menghadapi tantangan serius karena krisis HAM yang terus meningkat di (Ethiopia)," katanya. "Komisi itu tidak siap."