Pimpinan MPR bertemu kuatkan soliditas hadapi perkembangan kebangsaan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama para pimpinan MPR RI lainnya melakukan pertemuan informal untuk menguatkan soliditas gerak langkah lembaga ini menghadapi perkembangan kebangsaan.

"Pertemuan informal dengan suasana santai sambil makan malam ini rutin kami selenggarakan secara berkala. Melalui pertemuan informal dengan suasana yang rileks dan bisa saling terbuka satu sama lain sehingga mudah menyamakan persepsi, sekaligus mudah mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi," kata Bamsoet dalam keterangan diterima di Jakarta Senin.

Pertemuan informal itu, lanjut dia, salah satunya untuk mematangkan persiapan Rapat Gabungan MPR RI yang akan datang tentang rencana pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI yang rencananya digelar Oktober 2022.

Baca juga: Ketua MPR: Upaya bela negara tanggung jawab seluruh warga negara

Sidang digelar untuk meminta persetujuan penetapan panitia ad hoc yang bertugas membahas tentang bentuk hukum dan rancangan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Yandri Susanto izin umrah, Ahmad Muzani dan Arsul Sani izin sedang ada keperluan lain yang tak bisa ditinggalkan.

Ketua DPR RI ke-20 tersebut menjelaskan saat ini Bangsa Indonesia sudah memasuki masa transisi menuju tahun politik.

Dia berharap dinamika dan kontestasi politik tetap terjaga sehingga tidak mengganggu stabilitas sektor perekonomian yang saat ini sedang melakukan pemulihan.

Baca juga: Ketua MPR RI dukung wajib kuliah untuk pemerataan akses pendidikan

"Sebagai Rumah Kebangsaan sekaligus penjaga iklim cuaca politik, MPR RI senantiasa mendorong kedewasaan dalam berpolitik dan kedewasaan dalam berdemokrasi dari segenap kontestan pemilu," kata dia

Hal itu , katanya, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, memegang teguh komitmen, dan kesadaran kolektif bahwa muara akhir dari kontestasi politik adalah terwujudnya pemerintahan negara.

"Terwujudnya pemerintahan negara yang mampu melindungi seluruh rakyat, memberikan rasa aman, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan," kata Bamsoet.

Baca juga: Ketua MPR RI dorong diplomasi kuliner tingkatkan citra Indonesia

Menurut dia, apa pun hasil pesta demokrasi nanti tidak boleh menjadi langkah mundur atau mengoreksi berbagai capaian kemajuan yang telah diraih.

Karena itu, MPR diharapkan bisa menuntaskan hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang akan menjadi pemandu arah bagi pembangunan nasional jangka panjang serta mengikat komitmen segenap komponen bangsa.

"Dengan demikian, siapa pun pengampu pemerintahannya, program, dan mekanisme pembangunan berkelanjutan tetap dapat direalisasikan. Tidak mangkrak di tengah jalan dan tidak ada uang rakyat yang terbuang sia-sia," ujar Bamsoet.