Pimpinan MPR: Penyelenggara Negara agar Amalkan Pancasila

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan MPR RI meminta para penyelenggara negara baik pusat dan daerah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas-tugasnya dan kehidupan sehari-hari.

"Pengamalan Pancasila dari para penyelenggara negara hendaknya tidak sekadar sosialisasi," kata Wakil Ketua MPR RI A Farhan Hamid di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah masih kurang mengamalkan Pancasila yang terindikasi dari banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan menjalani proses hukum.

Perilaku penyelenggara negara secara "defacto", menurut dia, masih jauh dari harapan pendiri bangsa dan masyarakat.

Farhan juga melihat berbagai sektor pemerintahan, seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial masih jauh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Karena itu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila itu harus terus dilakukan," katanya.

Ia mencontohkan, Amerika Serikat yang merdeka pada 1774, ternyata dalam mengimplementasikan hak perempuan dalam politik memerlukan waktu sangat lama yakni lebih dari 100 tahun.

Demikian juga soal persamaan hak antara warga negara berkulit putih dan berkulit hitam, menurut dia, membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun setelah merdeka.

"Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh penyelenggara negara ini butuh waktu dan proses yang tidak boleh berhenti," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Farhan Hamid juga mencontohkan, di negara Korea Selatan yang kemerdekaannya, relatif sama dengan Indonesia yakni tahun 1945.

Menurut dia, penegakan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan lebih maju daripada Indonesia, karena pemerintahannya tegas.

"Untuk percepatan penegakan demokrasi dan kemajemukan ekonomi, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan berani," katanya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Aceh ini menjelaskan, bangsa Indonesia memiliki konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI.

Dalam konsep empat pilar tersebut, menurut dia, sudah mengatur secara jelas ideologi bangsa Indonesia serta arah kehidupan bernegara.

Ia menjelaskan, dalam konsep tersebut, telah menggariskan bahwa bangsa Indonesia, terutama penyelenggara harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok dan pribadi.

"Konflik dan kerusakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, karena masih mengutamakan kepentingan kelompok dan pribadi daripada kepentingan umum," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR RI tampil sebagai pembicara pada diskusi "Dialog Pilar Negara: Relevansi & Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (11/6). (tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.