Pinta Menaker ke Menko Luhut: Indonesia Butuh Investasi untuk Tekan Pengangguran

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan harapannya kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, terkait persoalan pengangguran. Ia berharap ada investasi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami ingin mengatakan kepada Menko Marves bahwa dampak pandemi ini begitu memukul sektor ketenagakerjaan, pengangguran kita menjadi tinggi, TPT kita naik menjadi 9,7 juta," kata Ida dalam acara May Day: Recover Together pada Sabtu (1/5/2021).

"Kami membutuhkan investasi yang akan menjawab persoalan pengangguran itu," sambungnya.

Ia mengatakan, para pekerja dan Kemenaker berharap ada investasi berkualitas yang pada akhirnya menyerap tenaga kerja dan semakin menekan tingkat pengangguran terbuka.

Ida sebenarnya berharap bisa menyampaikan langsung hal tersebut kepada Luhut dalam acara May Day hari ini.

Kendati demikian, kata Ida, pemerintah sangat serius menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini tetap diiringi dengan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang telah ada.

"Penciptaan lapangan kerja kita butuhkan, tapi perlindungan kepada pekerja juga kita lakukan," jelasnya.

Selama Pandemi, Tingkat Pengangguran di Desa Lebih Rendah Dibanding Kota

Sejumlah pencari kerja memadati arena Job Fair di kawasan Jakarta, Rabu (27/11/2019). Job Fair tersebut digelar dengan menawarkan lowongan berbagai sektor untuk mengurangi angka pengangguran. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Sejumlah pencari kerja memadati arena Job Fair di kawasan Jakarta, Rabu (27/11/2019). Job Fair tersebut digelar dengan menawarkan lowongan berbagai sektor untuk mengurangi angka pengangguran. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kondisi pandemi sejak tahun 2020 lalu membuat Presiden RI mengambil langkah memperluas Program Jaring Pengaman Desa dengan menyasar pada area yang banyak masyarakat terdampak Covid 19. Hal ini untuk menekan angka pengangguran yang muncul selama pandemi Covid-19.

Dengan itu maka diambilah kebijakan untuk Jaring pengaman Sosial, dengan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, terdapat dua kegiatan terkait dengan Jaring Pengaman Sosial melalui dana desa, yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Desa Aman Covid.

Adapun komposisi dana desa tahun 2015 hingga 2020 dan pemanfaatannya, pada 2015 besaran dana desa senilai Rp 21 triliun, 2019 Rp 70 triliun, dan 2020 Rp 71,150 triliun. Untuk tahun 2021 senilai Rp 72 triliun.

Dia mengatakan di tahun 2020 merupakan penyerapan dana desa tertinggi sebesar 99,95 persen, hal itu terkait dengan infrastruktur kewilayahan dan Jaring Pengaman Sosial Kewargaan,

“Di mana di tahun 2020 ini pembangunan kewargaan cenderung dominan dibanding kewilayahaan. Itu karena ada permasalahan pandemi Covid 19 dan kebijakan dana desa digunakan langsung untuk bantuan langsung tunai desa,” jelasnya melalui siaran virtual, pada Kamis (22/4/2021).

Sementara itu pada PKTD ditujukkan untuk mandayagunakan sumber alam, teknologi tepat guna, dan sumber daya manusia. Untuk pekerja yang terlibat diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur atau setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

Adapun kondisi dana desa terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, desa memiliki persentase lebih rendah dibandingkan dengan kota.

“Di mana selama pandemi data dari BPS per Agustus tahun 2020 itu kota 69 persen, desa 0,79 persen kalau dihitung jiwa pengangguran terbuka di kota 2 juta, sementara di desa hanya 606 ribu jiwa,” jelasnya.

Desa Aman Covid-19

Pengendara motor keluar dari perumahan kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Pengendara motor keluar dari perumahan kawasan RW 04 Kelurahan kalibata, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Pemerintah mulai menerapkan PPKM skala mikro mulai 9-22 Februari 2021 untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kemudian terkait dengan Desa Aman Covid, pada tahun 2020 dana yang terserap untuk alokasi senilai Rp 3,170 triliun, dengan jumlah relawan mencapai 1,880,174 personil.

Sementara itu, pada BLT dana desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sasaran penerima sebanyak 8 juta. Dengan kriteria penerima KPM miskin belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan non tunai, dan belum menerima Kartu Pra Kerja.

Adapun dari kriteria KPM tersebut ditemukan kehilangan mata pencaharian sebanyak 1,45 juta, belum terdata 5,1 juta, belum menerima JPS 947 ribu, memiliki penyakit renta dan menahun atau kronis 311 ribu, serta 2,4 juta Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

“Dengan BLT dana desa ini sehingga mampu menahan kenaikan kemiskinan yang lebih rendah dari kota selama pandemi Maret sampai September 2020, di mana kota menurun sampai 0,5 dan desa 0,38 persen,” ujar Abdul.

Kemudian pada tahun 2021 ini kondisi BLT Padat Karya Tunai Desa serta Desa Aman Covid per 21 April, yang telah disalurkan sebanyak 40.523 desa. Dengan dana yang cair sebesar Rp 14,7 triliun, dan pencairan dana yang telah diserap untuk Desa Aman Covid senilai Rp 3,031 triliun.

Untuk BLT senilai Rp 1,339 triliun, dan untuk Padat Karya Tunai Desa sampai saat ini Rp 284.452.697.576. sedangkan untuk kegiatan lainnya masih berada pada tahap pendataan dan pemetaan.

Reporter: Anisa Aulia

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: