Pinta Pengusaha Soal PPKM Darurat: Sebisa Mungkin Jangan Diperpanjang

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah masih mengevaluasi rencana perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang sebelumnya berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021.

Perpanjangan PPPKM darurat sendiri akan diumumkan pada dua hingga tiga hari ke depan. Pengusaha pun menyampaikan harapannya.

Pemerintah diharapkan sebisa mungkin tidak memperpanjang PPKM Darurat. Sebab dampak yang akan ditimbulkan dari sisi ekonomi akan semakin besar.

"PPKM Darurat, sebisa mungkin, tidak perlu diperpanjang," ujar Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani kepada Merdeka.com, Minggu (18/7/2021).

Dia mengingatkan jika dari sisi ekonomi, PPKM darurat memunculkan konstraksi yang luar biasa, terutama pada sektor UKM.

Bahkan dikatakan jika pemeirntah juga mengakui jika PPKM darurat berimbas ke kondisi perekonomian nasional.

Seperti disampaikan Bank Indonesia (BI) yang kembali merevisi target pertumbuhan ekonomi, dari 4,1 persen -5,1 persen menjadi hanya 3,8 persen secara agregat sampai akhir tahun 2021.

Masalah ekonomi lain imbas pandemi disebutkan adalah melebarnya kesenjangan. Data dari Credit Suisse menunjukan data bahwa orang dengan kekayaan USD10 juta sampai dengan USD50 juta naik selama pandemi menjadi 7.616 dari sebelumnya 5.210.

Masalah Lain

Sejumlah kendaraan roda empat terjebak macet di ruas Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (5/7/2021). Macet tersebut disebabkan karena adanya penutupan sejumlah pintu keluar tol dalam kota dalam masa PPKM Darurat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Sejumlah kendaraan roda empat terjebak macet di ruas Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (5/7/2021). Macet tersebut disebabkan karena adanya penutupan sejumlah pintu keluar tol dalam kota dalam masa PPKM Darurat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kemudian masalah ekonomi lanjutan yang perlu dicermati dan dimitigasi adalah potensi kredit macet di perbankan.

Diingatkan jika saat ekonomi tidak berjalan, efek domino yang bisa meledak adalah goyahnya industri keuangan dan perbankan.

Data dari Bank Indonesia mencatat sampai akhir Desember 2020 kredit perbankan mencapai Rp 5.482,5 triliun.

Potensi masalah ini akan hilang ketika perekonomian bisa kembali dalam jalur positif dan kembali bisa bergerak.

"Penyelamatan kesehatan dan pemulihan perekonomian adalah dua sisi yang harus dijaga keseimbangannya. Jangan sampai malah justru melebar menjadi masalah sosial," tandasnya.

Evaluasi PPKM darurat ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan dalam dua tiga hari ke depan kami akan mengumumkan secara resmi," ungkap Luhut dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Ini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel