Pinta Sri Mulyani ke Jajaran Kemenkeu Jelang Tutup Tahun 2020

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, meminta hal khusus kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) jelang tutup tahun 2020.

Sri Mulyani meminta jajarannya menangkap pelajaran luar biasa dari pandemi Covid-19. Keadaan tersebut harus menjadi nilai positif dalam membuat kinerja perbendaharaan lebih baik, utamanya dalam menyongsong 2021.

“Saya minta kepada seluruh jajaran DJPb untuk terus memikirkan bagaimana policy, regulasi, business process dan bahkan cara kerja kita baik yang di front office, di middle office dan di back office untuk bisa diperbarui dan beradaptasi dengan suasana new normal,” jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (24/12/2020).

Bendahara Negara itu juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan menyesuaikan cara kerja yang berubah akibat pandemi Covid-19.

Pola kerja yang baik harus dipertahankan meskipun pandemi telah usai. Termasuk cara mendesain belanja maupun menggunakan sumber daya manusia yang merupakan salah satu target dalam mengelola APBN.

“Saya minta semangat untuk bekerja bersama untuk terus dipupuk oleh seluruh jajaran di Kementerian Keuangan terutama di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di seluruh Kanwil, di seluruh KPPN terus kita dorong transformasikan cara kerja kita yang makin baik,” tambah dia.

Di samping itu, Menteri Sri Mulyani juga mengapresiasi seluruh jajaran DJPb baik para kepala kantor di seluruh kantor wilayah maupun kantor KPPN di seluruh Indonesia atas kerja keras, dedikasi, ketekunan dan pengorbanan karena tahun ini bukan tahun yang mudah.

Dia juga berterimakasi atas inovasi pelayanan secara online sehingga seluruh satuan kerja masih bisa mendapatkan pelayanan yang optimal dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan.

“Mari kita semuanya menutup tahun 2020 ini dengan tetap fokus, tetap bisa melaksanakan semua tugas tanggung jawab kita sebagai bendahara negara yang bisa diandalkan, yang reliable, kredibel yaitu yang bersih dari korupsi, efisien, kompeten dalam menutup Tahun Anggaran 2020 dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Jurus Kemenkeu Percepat Pencairan Belanja Pemerintah

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)
Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan berbagai langkah demi mempercepat pencairan belanja pemerintah jelang akhir tahun. Percepatan belanja ini demi mendorong upaya pemulihan ekonomi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, menyadari pandemi Covid-19 membuat 7.134 pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus cepat menyesuaikan cara kerja yang efektif, efisien dan aman untuk mensukseskan penanganan 13 program dan juga program strategis nasional dan menjaga aspek kesehatan.

"Tahun ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua tidak terkecuali ini juga insan perbendaharaan yang semuanya berjumlah 7.134 pegawai. Mereka harus mampu beradaptasi dalam waktu yang cepat untuk menyukseskan penanganan 13 program, program strategis nasional dan langkah-langkah strategis dalam beberapa aspek utamanya aspek kesehatan," jelasnya seperti dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (24/12/2020).

Andin menambahkan, untuk optimalisasi proses bisnis, pihaknya menyempurnakan regulasi dan menggunakan teknologi informasi untuk percepatan pelaksanaan anggaran. Di mana sudah ada beberapa aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pencairan anggaran belanja pemerintah.

"DJPb menerapkan relaksasi dan simplifikasi persyaratan pencairan Dana Desa, penggunaan kartu kredit pemerintah serta penggunaan aplikasi SAKTI web untuk Surat Perintah Membayar (SPM) atau e-SPM," ujar dia.

Selain itu, DJPb juga memberikan fleksibilitas penggunaan anggaran serta percepatan pembayaran, melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Langkah ini demi mempermudah Kementerian/Lembaga dalam melakukan belanja negara khususnya untuk pelaksanaan program-program PEN, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan tranparansinya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Ini