PJTKI sambut Pembukaan Penempatan TKI ke Saudi

  • Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    Tempo
    Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen) …

  • Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    Tempo
    Industri Kertas Indonesia Kalah dari Singapura  

    TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun memiliki pasokan bahan baku kertas yang besar, Indonesia masih kalah dari Singapura dalam hal ekspor produk cetakan. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Jimmy Junianto mengatakan saat ini nilai ekspor barang cetakan Indonesia baru mencapai US$ 226 juta, hanya seperenam dari nilai ekspor produk cetakan Singapura yang sebesar US$ 1,5 miliar. …

  • Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    Merdeka.com
    Singapura jadi raja pemberi utang ke Indonesia Rp 582,4 triliun

    MERDEKA.COM. Bank Indonesia (BI) mengeluarkan data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar USD 129 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar USD 143 miliar. ... …

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan jasa TKI (PJTKI) menyambut baik rencana Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akan membuka penempatan TKI ke Saudi, khusus bagi sektor formal pada Maret ini.

Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (PJTKI) Yunus M Yamani di Jakarta, Rabu, mengatakan dirinya dengan Ketua Umum "Indonesian Employment Agencies Association" (Idea) pada Selasa malam (6/3) bertemu dengan Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman.

"Dalam pertemuan tersebut Bu Reyna mengatakan pemerintah akan membuka penempatan TKI formal ke Saudi dengan bidang kerja pengasuh anak (baby sitter), juru masak (cook), pelayanan (care taker) dan sektor formal lainnya," ujar Yunus.

Pada pertemuan, kata Yunus, Reyna juga menyatakan tidak memberi rekomendasi penempatan lagi bagi semua TKI informal yang sedang cuti. "Artinya, Kemenakertrans benar-benar ingin menghentikan penempatan TKI informal (pembantu rumah tangga) ke Saudi, termasuk mereka yang cuti dan ingin kembali," ucap Yunus.

Pemerintah beberapa waktu lalu menghentikan (moratorium) penempatan TKI informal ke Saudi, menyusul muncul sejumlah masalah yang dihadapi TKI informal di sana, termasuk ancaman hukuman mati.

Terkait pembukaan penempatan TKI ke Saudi tersebut, Reyna menyatakan hanya akan memberi rekomendasi pada perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati). Organisasi ini adalah organisasi tertua PJTKI.

Berkaitan dengan itu, Yunus mengimbau PJTKI untuk mengonsolidasi diri agar program penempatan TKI formal ke Saudi lebih baik dari sebelumnya.

Pada bagian lain, Yunus juga menyampaikan kesepakatan seluruh organisasi PJTKI yang meminta pemerintah menghentikan dualisme instansi pelayanan TKI. Saat ini terdapat dua instansi yang melayani program penempatan dan perlindungan TKI, yakni Kemenakertrans dan BNP2TKI.

"Kami, seluruh organisasi PJTKI sepakat untuk meminta pemerintah membubarkan BNP2TKI karena tidak efektif dan memunculkan dualisme dan masalah koordinasi," ujarnya, menegaskan.

Dampaknya program penempatan dan perlindungan TKI menjadi semerawut dan imbasnya pada perlindungan TKI dan pembinaan PJTKI.

Sebelumnya, anggota komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka dan Direktur Perlindungan Badan Hukum Indonesia dan WNI Kemenlu Tatang BU Razak dalam seminar "Revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI" menyatakan koordinasi antar instansi adalah satu dari empat masalah utama penempatan dan perlindungan TKI.

Sekjen Apjati Rusdi Basalamah lebih spesifik lagi menyatakan pemerintah sebaiknya membubarkan BNP2TKI karena lima tahun terakhir adalah kondisi terburuk penempatan dan perlindungan TKI.

Rusdi mengusulkan agar hasil revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI menghentikan dualisme Kemenakertrans dan BNP2TKI. (rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...