PKS Ingatkan, Jangan Ulangi Cara Kekerasan di Perpanjangan PPKM

·Bacaan 1 menit

VIVA – Penegakan aturan saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021, jangan sampai muncul kekerasan lagi. Seperti yang terjadi di beberapa tempat sebelumnya, yang sempat viral.

Itu dikatakan anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, saat memberikan sejumlah catatan terkait keputusan pemerintah memperpanjang PPKM.

Menurut Mardani, jangan lagi aparat menggunakan kekerasan dalam menertibkan masyarakat.

"Ada beberapa catatan, kasus kekerasan yang terjadi saat penertiban pemberlakukan PPKM Darurat harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Di masa perpanjangan jangan sampai terulang. Psikologis masyarakat juga mesti dipahami karena dampak dari pandemi sudah membuat susah warga," kata Mardani, Senin 26 Juli 2021.

Dia juga meminta agar pemerintah, dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian agar lebih sigap mengantisipasi hal tersebut. Jangan sampai pendekatan dengan kekerasan dalam menegakkan aturan, terulang kembali.

"Kita masih ingat, Kemendagri baru buat edaran untuk Satpol PP, padahal saat itu PPKM Darurat sudah mau habis. Tidak sedia payung sebelum hujan. Pemberian otoritas/peluang bagi Satpol PP untuk terlibat dalam penegakan PPKM mestinya sudah diprediksi," ujar Mardani.

Mardani melanjutkan, yang perlu disorot juga adalah terkait belum mampunya pemerintah mengendalikan penularan COVID-19, hal ini bisa dilihat dari aspek paling fundamental atau capaian testing. Dari target awal 400 ribu orang yang dites per hari, pemerintah baru bisa 200 ribu orang.

"Dapat dibilang, pemerintah baru mengetahui 1/2 dari peta persebaran COVID-19 di lapangan," ujarnya.

Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah memastikan program jaring pengaman sosial berjalan. Sebab salah satu kunci agar PPKM dapat berhasil, adalah adanya jaring sosial untuk rakyat yang terdampak.

"Dorong percepatannya karena realisasi anggaran pemerintah untuk bansos tergolong rendah. Sampai minggu ketiga Juli, hanya 2 provinsi yang tingkat serapan anggaran untuk bansos di atas 30 persen," ujarnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel