PKS Klaim Isu tentang Vaksin COVID-19 di Masyarakat Menjadi Liar

Mohammad Arief Hidayat, Anwar Sadat
·Bacaan 1 menit

VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar transparan dalam proses pengadaan vaksin COVID-19. Kalau pemerintah mengatakan vaksin itu sudah diuji klinis di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization), maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat.

"Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar, aman atau tidaknya vaksin ini. Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi; ini akan membahayakan penduduk," kata Netty dalam keterangannya, Kamis, 22 Oktober 2020.

Menurut wakil ketua Fraksi PKS DPR RI itu, pemerintah juga harus transparan untuk penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin COVID-19. Sebab, anggaran merupakan amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel.

"Berapa harga vaksinnya, berapa yang harus dibayar masyarakat, dan kelompok masyarakat mana yang digratiskan—ini harus jelas. Pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detail. Dan sepantasnya pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi COVID-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan,” ujar Netty.

Baca: Brasil Tolak Vaksin COVID-19 Buatan China

Netty juga mengingatkan agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan, meski vaksinasi secara massal. Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas COVID-19.

"Pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat: jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar,” katanya.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto sebelumnya menjanjikan vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020. Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China yang akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun.