PKS Kritik Kebijakan Tutup Akses WNA untuk Cegah Varian Baru COVID-19

Mohammad Arief Hidayat, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta turut menyoroti keputusan pemerintah untuk menutup sementara akses bagi warga negara asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia pada 1-14 Januari 2021 untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19.

Menurutnya, dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, mestinya tidak harus menunggu 1 Januari untuk melakukan penutupan, sebab khawatir ada kedatangan WNA, khususnya dari Eropa, Amerika, dan Asia, yang menghindari lockdown pada musim dingin.

“Mestinya kalau mau efektif mencegah penularan masuk ke RI, penutupan akses itu berlaku spontan, saat diumumkan itu juga, seperti di negara-negara lain. Jeda beberapa hari ini sangat riskan akan datangnya WNA yang berpotensi terjangkiti varian baru COVID-19. Pemerintah mesti berkaca kepada kejadian awal COVID-19 masuk Indonesia, juga karena lengah dalam menetapkan pembatasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia,” kata Sukamta kepada wartawan, Rabu, 30 Desember 2020.

Baca: Menkes Prediksi Awal Tahun Baru Kasus Positif COVID-19 Naik

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar kebijakan penutupan akses bagi WNA menjadi bagian komprehensif kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Jangan sampai hanya penutupan sementara masuknya WNA, sementara di dalam negeri sendiri tidak ada kebijakan yang memadai untuk tangani COVID-19. Saat ini seolah masyarakat dibiarkan bergulat sendiri dengan pandemi, sementara yang kuat biar tetap sehat, yang lemah akan sakit. Sementara jumlah bed dan ruang isolasi perawatan COVID-19 di berbagai daerah sudah melebihi kapasitasnya. Pemerintah perlu lebih taktis menangani pandemi," ujarnya.

Menurut Sukamta, mestinya pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh apa yang sudah dikerjakan dalam penanganan pandemi selama sepuluh bulan terakhir. Setelah itu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk penanganan.

Fakta sekarang penambahan kasus harian bukan menurun tetapi meningkat, yang menunjukkan pemerintah masih lambat memperbaiki kesalahan dan kelemahan. Saat ini, menurutnya, penularan bukan lagi antarwarga yang bepergian ke luar kota tetapi sudah masuk level antaranggota keluarga.

"Soal varian baru ini, bukan hanya berita yang dari luar negeri, tapi ada ahli dari UGM yang mengatakan sudah ada di Indonesia. Sebaiknya pemerintah transparan dengan rakyatnya, sehingga semua bisa ikut mengantisipasi," ujarnya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu berharap, meski terlambat, segera ada desain utuh penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah mengubah-ubah kebijakan sehingga membingungkan pelaku bisnis dan rakyat kebanyakan.

"Soal boleh berkerumun untuk pilkada, terus dilarang berkerumun untuk pengajian, soal libur bersama kemudian pembatalan libur bersama. Masyarakatnya bingung, pelaku bisnis wisata bingung. Kode dan isyarat apa yang diberikan pemerintah? Desain kebijakan dan konsistensi itu sangat penting, jangan sampai rakyat melihatnya seperti dipolitisir," ujarnya.