PKS Kritik Lagi Pemerintah: Penanganan Pandemi Tanpa Target Jelas

·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengkritik akuntabilitas kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Lebih lanjut dia menilai, itu menunjukkan pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur

"Tanpa indikator keberhasilan itu maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi COVID-19," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat 20 Agustus 2021.

Politikus PKS ini menilai, pemerintah semestinya menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM. Seperti berapa target kasus tambahan positif harian, berapa target positive rate atau berapa target penurunan jumlah kematian karena COVID-19 per hari.

"Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan. Dengan indikator yang jelas ini rakyat dapat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi COVID-19 atau tidak. Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan COVID-19," jelasnya.

Dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2021, kata Mulyanto, Presiden Jokowi juga tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022. Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

"Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," katanya.

Menurut Mulyanto, masyarakat membutuhkan visi yang jelas dalam penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah. Selama ini pemerintah hanya sibuk bicara soal indikator input dan proses penanggulangan pandemi, seperti berapa persen kunjungan mall diperbolehkan, bagaimana aturan administrasi naik angkutan umum, berapa batasan waktu makan di restoran. Padahal semua itu bukan indikator output apalagi outcome bagi penanggulangan COVID-19.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta pemerintah, membuat peta jalan penanggulangan COVID-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan COVID-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.

"Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya. Jangan batasi terus kegiatan masyarakat visi yang jelas. Faktanya negara lain bisa kok menanggulangi masalah ini," ujar Mulyanto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI, menjelaskan mengenai berbagai kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Terutama menyangkut PPKM, yang kerap berubah.

Presiden Jokowi mengatakan, memang pandemi membuat pemerintah harus mencari titik seimbang. Apakah harus digas lalu direm, ataran sektor ekonomi dan kesehatan.

"Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya, Senin 16 Agustus 2021.

Kepala Negara menegaskan, bahwa arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten. Hanya memang strategi dan manajemen lapangan tetap harus dinamis. Sebab akan menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangannya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel