PKS Kritik PPKM Mikro: Ini Bukan Pengetatan Tapi Pelonggaran

Dedy Priatmojo, Anwar Sadat
·Bacaan 3 menit

VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berskala Mikro yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 3 Tahun 2021. Menurut Netty, PPKM ini bukan memperketat kegiatan masyarakat di luar rumah, tetap justru meloggarkan aturan yang ada selama ini.

Salah satu yang dikritik oleh Netty adalah soal jam operasi mall dan jumlah pekerja yang bekerja langsung dari kantor atau WFO. Dalam peraturan sebelumnya pekerja yang WFO hanya 25 persen, tapi dalam instruksi yang terbaru membolehkan pekerja WFO sampai 50 persen yang berarti semakin melonggar.

"Pemerintah menyebut PPKM Jawa-Bali tidak efektif menurunkan kasus COVID-19, padahal dalam aturan itu mal dibatasi hanya boleh sampai pukul 19.00 dan jumlah WFO 25 persen. Tapi, kenapa justru dalam PPKM skala mikro ini restoran dan mall boleh sampai pukul 21:00 dan jumlah WFO justru naik menjadi 50 persen. Namanya bukan pengetatan, tapi pelonggaran. Ketidaksinkronan semacam ini hanya menambah keriuhan komunikasi," kata Netty dalam keterangan media, Selasa 9 Februari 2021

Netty meminta pemerintah agar tidak asal-asalan dalam membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang membuat masyarakat bingung, tapi kasus COVID-19 terus menanjak. Masyarakat bisa menjadi tidak peduli lagi dengan kebijakan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah.

"Apa sih target dari PPKM skala mikro ini? Apa indikator keberhasilan PPKM? Bukankah para epidemiolog selalu mengingatkan bahwa kebijakan penanganan itu harus mampu mencegah penyebaran, menurunkan mobilitas, dan menekan mortalitas yang disebabkan COVID-19. Seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, kebijakan itu harus terukur bukan berdasarkan asumsi semata," ujarnya.

Daripada PPKM skala mikro, Netty lebih menyarankan untuk dilakukan karantina total guna memutus mata rantai penyebaran dan memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap bertahan.

"Saat ini jumlah fasyankes di beberapa daerah telah penuh, antrean pasien yang harus dirawat juga makin panjang. Dengan karantina wilayah dan pembatasan mobilitas total diharapkan dapat menjadi efek kejut yang efektif menahan laju kurva COVID-19," ujarnya.

Terakhir, Netty meminta pemerintah agar memastikan RT maupun kelurahan yang diisolasi mendapatkan penanganan yang cepat serta terpenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya.

"Posko-posko yang dibangun harus sigap. Jangan hanya sekadar menjaga dan mengawasi tapi juga cepat memastikan terpenuhinya kebutuhan warga masyarakat yang wilayahnya diisolasi. Ini kewajiban negara yang tidak bisa dihindari jika ingin menjamin keselamatan rakyatnya," ujar Netty.

Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. PPKM Mikro ini merupakan kelanjutan PPKM jilid 1 dan 2 yang telah berjalan di Jawa-Bali sejak 11 Januari 2021 lalu.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto menyatakan berdasarkan evaluasi PPKM tahap 1 dan 2 di Jawa-Bali, dibutuhkan upaya pendekatan yang lebih mikro, yakni tingkat desa dan kelurahan.

"Tentu perlu ada pendekatan yang lebih mikro sesuai dengan arahan bapak presiden yaitu sampai tingkat desa atau pun kelurahan," katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.

Menurut Airlangga, tujuan PPKM Mikro ini untuk menekan kasus positif serta melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam level tersebut, pengendalian ditekan di level terkecil, yaitu RT, RW, atau desa dan kelurahan.

"Agar skenario pengendalian terkontrol dengan baik maka perlu dibentuk posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan empat fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung operasional penanganan COVID-19 di tingkat desa maupun kelurahan," ujarnya.