PKS Minta Jokowi Pilih Panglima TNI yang Sedikit Kesalahannya

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta memilih nama yang paling sedikit memiliki kesalahan di masa lalu sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi bakal memasuki masa pensiun pada November 2021 mendatang.

"Mudah-mudahan Presiden juga mempertimbangkan semua itu dengan hati-hati, cermat dan tepat. Kami berharap kalau semua calon panglima memiliki kemampuan yang sama, paling tidak ya yang paling sedikit kesalahannya," kata anggota Komisi I DPR, Sukamta kepada Liputan6.com, Jumat (27/8/2021).

Hingga kini, Presiden Jokowi belum bersurat dengan DPR terkait usulan nama pengganti Panglima TNI. Sukamta pun mengaku dirinya tidak mengetahui kapan tepatnya presiden bakal menyetor nama pengganti Hadi Tjahjanto untuk menjabat Panglima TNI.

Menurutnya, bisa saja Jokowi memperpanjang masa jabatan Hadi. "Belum tahu. Bisa juga diperpanjang. Tergantung presidenlah," ucap anggota Fraksi PKS DPR RI itu.

Sukamta mengatakan, panglima baru diharapkan mampu menghadapi situasi sulit yang tengah dihadapi negara. Situasi ini menurutnya bisa jadi segera terkendali tapi boleh jadi akan berubah menjadi tidak stabil. Baik itu di dalam negeri maupun di wilayah regional.

"Kalau pandemi segera dapat diatasi dengan parameter korban meninggal berhenti dan ekonomi mulai membaik, maka NKRI akan aman," katanya.

Tetapi kalau sebaliknya, lanjut dia, maka boleh jadi akan muncul ketidakpuasan di mana-mana. Hal itu akan menjadi kondisi yang berbahaya.

Sosok Panglima Baru

Untuk itu pengganti Hadi, menurut Sukamta haruslah orang-orang yang mampu membaca hal tersebut. Panglima baru juga mesti mengantisipasi potensi separatisme yang menguat seiring dengan tak terkendalinya penanganan pandemi oleh pemerintah.

"Lingkungan strategis kita juga bisa berubah drastis manakala pandemi tidak terkendali, semua negara dalam kondisi chaos. Pasti masing-masing negara akan mencari jalan sendiri-sendiri untuk bertahan. Belum lagi pergeseran kekuatan politik, ekonomi, militer negara adidaya yang boleh jadi akan mengambil panggung besar di laut China Selatan," ujarnya.

Dikatakan Sukamta, kombinasi kedua hal tersebut memerlukan kesiapan pertahanan dan keamanan negara paling optimal. Hal ini pasti juga akan berkorelasi dengan panglima TNI yang sedang memegang kepemimpinan saat itu.

Meskipun begitu, panglima TNI pengganti Hadi, menurut Sukamta bisa berasal dari matra mana pun.

"Kalau calon, semua Kepala Staf Angkatan Darat, Laut maupun Udara secara formal bisa diangkat menjadi Panglima," ujarnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel