PKS Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pangan Selama PPKM Darurat

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan turut berkomentar soal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali.

“Harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali”, ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

Anggota Komisi IV DPR RI ini menambahkan, pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.

“Saya minta pemerintah menjamin sektor Pertanian tetap berjalan dengan aman dan lancar selama PPKM darurat Jawa Bali demi terjaminnya kecukupan pangan masyarakat,” imbuh Johan.

Johan mengatakan, walaupun sektor pertanian sebagai sektor yang paling tangguh selama masa pandemi namun bukan berarti tidak terdampak.

“Maka kebijakan PPKM Darurat ini harus tegas memberikan jaminan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Ambil Kebijakan Inovatif

Menurut Johan, pemerintah harus lebih inovatif dalam mengambil kebijakan untuk menumbuhkembangkan kegiatan agribisnis yang sesuai dengan dinamika perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi ini.

“Sehingga diharapkan PPKM Darurat ini tidak mengganggu proses produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi logistik pangan,” urai Johan.

Ia juga mengungkapkan bahwa potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat besar terjadi pada masa pelaksanaan PPKM Darurat ini maka menurut Johan harus ada perhatian pemerintah.

“Agar menjadikan sektor pertanian, peternakan, perikanan sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban PHK agar roda ekonomi terus tumbuh. Jadikanlah sektor Pertanian ini sebagai sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa pandemi ini,” ucap Johan.

Dia mendesak pemerintah juga memberikan penguatan pada petani dan nelayan untuk peningkatan nilai jual produk dengan pendekatan pemasaran digital agar masyarakat dapat mengakses produk tersebut untuk kebutuhan sehari-hari selama pelaksanaan PPKM darurat.

“Hal ini penting dilakukan agar model perdagangan dan transaksi sektor Pertanian dapat menguntungkan petani dan nelayan demi meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutur Johan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel