PKS: Myanmar Perlu Belajar dari Proses Demokratisasi dari Indonesia

Mohammad Arief Hidayat, Cahyo Edi (Yogyakarta)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Partai Keadilan Sejahtera mengaku turut prihatin atas kudeta militer di Myanmar karena negara itu belum lama memulai transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Apalagi militer menangkap sejumlah pemimpin dan tokoh partai NLD, di Aung San Suu Kyi.

Perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar, menurut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri PKS Sukamta, menjadi pekerjaan besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebab, masing-masing negara memiliki sejarah dalam hal hubungan militer dengan sipil.

Indonesia juga memiliki sejarah serupa yang dinamis namun telah mampu menyelesaikannya dengan baik semenjak reformasi pada 1998.

Baca: Aung San Suu Kyi dan Myanmar: Ikon Demokrasi yang Reputasinya Jatuh

Sukamta mengapresiasi sikap tanggap Kementerian Luar Negeri RI yang mengeluarkan pernyataan imbauan kepada Myanmar agar masing-masing pihak menahan diri dan menyelesaikan semuanya dengan jalan terbaik.

Dalam keterangannya, Selasa, 2 Februari 2021, anggota Komisi I DPR RI itu juga berharap agar Kemenlu RI mendorong agar masing-masing pihak di Myanmar memperhatikan keselamatan semua warga negara di sana. Terlebih kepada minoritas seperti etnis Rohingya.

"Saya kira ini bukan imbauan yang basa-basi atau omong doang, tapi pernyataan harapan agar tercipta demokratisasi di mana pun di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, terlebih karena Indonesia sudah pernah mengalami masa-masa tidak enak dalam konteks hubungan sipil-militer dan kita sudah berhasil melalui masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia," ujarnya.

Dia mengingatkan kepada pemerintah RI untuk mempunyai solusi jangka pendek dan jangka panjang dari kudeta di Myanmar.

Solusi angka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar. Untuk sementara ini, KBRI sudah mengimbau WNI agar tetap tinggal di rumah dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sukamta menyarankan pemerintah RI harus punya kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke Tanah Air.

"Jangka panjangnya, perlu dipikirkan peran Indonesia sebagai leader tradisional ASEAN. Indonesia harus mampu mengayomi negara-negara anggota ASEAN. Namun, karena dalam Piagam ASEAN diatur soal prinsip non-interference, artinya ASEAN tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri anggotanya," katanya.

Perlu dipikirkan untuk meninjau ulang Piagam ASEAN. Sukamta menilai ASEAN belum punya nyali untuk menyelesaikan urusan-urusan seperti ini. Kasus ini bisa jadi momentum untuk redefinisi ASEAN agar tidak hanya jadi ajang kumpul-kumpul.

"Jika ASEAN punya fungsi dan kewenangan yang lebih kuat, setidaknya krisis-krisis politik dan HAM yang terjadi di negara-negara ASEAN dapat ditindaklanjuti oleh ASEAN dengan mengirim pasukan perdamaian, misalnya," katanya.

Pasukan perdamaian ASEAN itu bukan dalam rangka turut campur 100 persen urusan dalam negeri suatu negara tetapi untuk memastikan pelindungan terhadap warga sipil. Sukamta menilai dalam setiap konflik maupun perang sipil, warga sipil menjadi korban meskipun sudah ada hukum humaniter.