PKS Persoalkan Aturan Kampanye Media dan Rangkap Jabatan di UU Pilpres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti dua pasal dalam UU Pemilihan Presiden. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan dua pasal yang dipersoalkan pihaknya yakni mengenai rangkap jabatan capres dan penggunaan dana kampanye serta penggunaan media dalam kampanye.

"Soal rangkap jabatan, ini penting, capres dan cawapres, karena dikhawatirkan akan mengganggu tugasnya. Tidak fokus," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Selain itu, Hidayat mengkhawatirkan pengajuan dana kampanye serta penggunaan media untuk kampanye bila tidak diatur dalam Undang-undang.

Sedangkan permasalahan presidential treshold (PT), PKS menyatakan tidak akan mempersoalkannya. Hidayat mengatakan pihaknya siap bila PT ditetapkan 20 persen kursi di parlemen atau secara nasional.

"kita siap," imbuhnya.

Mantan Ketua MPR itu menyadari bahwa hasil sejumlah lembaga survei tidak ada satupun partai politik yang mendapatkan 20 persen suara. Untuk itu pihaknya masih menunggu hasil pemilu legislatif.

"Apakah PKS akan berkoalisi atau tidak, kami masih akan menunggu hasil pileg," ujarnya.

Baca Juga:

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.