PKS Sarankan Jokowi Ikuti Usulan KPU Pemilu 2024 pada 21 Februari

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Penetapan tanggal Pemilu 2024 belum mencapai titik temu. Rapat pengambilan keputusan ditunda hingga masa reses berakhir atau awal November 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti jadwal Pemilu 2024 sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yakni 21 Februari 2024.

"Niat pemerintah baik, biar tidak terlalu awal ada pergerakan dan tidak terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya. Tapi baiknya, Pak Jokowi ikut KPU saja karena simulasi yang dilakukan sudah matang. Dan punya waktu persiapan yang cukup agar pemilu kita berkualitas," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Mardani menyebut, apabila Pemilu 2024 dilaksanakan Februari, maka waktu persiapan semakin matang.

"Pemilu Februari 2024 kelebihannya memberi waktu dan masa persiapan yang cukup bagi penyelenggara, tapi berpotensi anggaran membengkak dan sejak awal terjadi kerumunan," kata dia.

Dinilai Akan Mepet dengan Pilkada 2024

Ilustrasi Pemilu
Ilustrasi Pemilu

Mardani mengingatkan, apabila Pemilu 2024 dipilih pada 15 Mei, maka akan sangat mepet dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

"Usulan Mei 2024 lebih berisiko, waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024. Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar dia.

Selain itu, ia menilai pemerintah kurang memperhitungkan tahapan pemilu yang membutuhkan jarak mulai dari verifikasi partai politik, waktu pendaftaran pasangan calon perseorangan di Pilkada hingga verifikasinya.

"KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 dan sudah menyatakan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lagi, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU. Diharapkan pemilu berkualitas yang kita cita-citakan dapat tercapai," pungkas Mardani.

PNS Tak Netral di Pemilu Bisa Dipecat

Infografis PNS Tak Netral di Pemilu Bisa Dipecat. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis PNS Tak Netral di Pemilu Bisa Dipecat. (Liputan6.com/Trieyasni)
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel