PKS Sindir Pejabat yang Dapat Vaksin Booster

·Bacaan 2 menit

VIVA – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menyoroti informasi terkait adanya pejabat yang mendapat vaksin tambahan. Menurut Mulyanto, peristiwa itu sangat memalukan karena sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat harusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik.

Jangan sampai pejabat bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri. Saat ini vaksin dosis 1 dan 2 untuk rakyat saja masih belum terpenuhi semua sehingga pejabat seharusnya mendahulukan rakyat bukan kepentingan pribadi.

"Harusnya dengan jumlah vaksin, prosentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari, kita memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Sedang Untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes, yang sangat rentan terpapar mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu booster," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis 26 Agustus 2021

Mulyanto menambahkan kalau para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap. "Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan," ujar Mulyanto.

Pemerintah harusnya fokus menanggulangi pandemi ini berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.

"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil," ujar Mulyanto.

Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen, 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin lengkap. Sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.

Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk. Dimana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama.

Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari. "Kalau melihat data itu harusnya kita malu main-main menghadapi masalah serius ini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk menanggulangi pandemi ini," ujar Mulyanto.

Diberitakan sebelumnya, percakapan sejumlah pejabat yang mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster bocor dan sampai ke ranah publik. Pengakuan pejabat ini terungkap saat mereka mengobrol dengan Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur.

Pejabat mengaku sudah mendapatkan vaksin booster. Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel