PKS Tuding Partai "Kuning" Ngotot UU KPK Direvisi

Liputan6.com, Jakarta : Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta revisi Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dikeluarkan dari program legislasi nasional 2013-2014, ternyata masih terhalang. PKS menuding beberapa partai besar masih ngotot melanjutkan pembahasan revisi.

"Kita minta Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dicabut dari prolegnas 2013-2014. Tapi yang jelas masih ada (partai) yang meminta agar revisi UU tersebut ada dalam (Prolegnas)," kata Indra, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS di Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Indra mengingatkan hal itu dilakukan PKS bukan tanpa alasan. Pasalnya, dengan menggunakan UU yang lama, KPK masih bisa tetap bekerja. Selain itu, partai yang ngotot agar Revisi UU KPK itu tetap dibahas dalam prolegnas adalah partai yang berwarna kuning, yakni Partai Golkar. Sedangkan, partai lain masih mengambang dan cenderung sama seperti Golkar.

"Yang meminta agar revisi UU KPK itu ada di dalam (prolegnas) jelas (Partai) warna kuning. Partai lain mengambang dan cenderung tetep ingin revisi UU itu, hanya PKS yang tetap ingin dicabut," ungkapnya.

Karena itu, ia berharap pembahasan Prolegnas 2013-2014 dalam Sidang Paripurna Kamis (13/12/2012) besok, semua partai di Parlemen memiliki sikap yang sama untuk mencabut Revisi UU KPK dari Prolegnas 2013-2014.

"Kita akan perjuangkan dan mudah-mudahan ada perubahan sikap dan tergugah," tukasnya. (ADI)