PLN - Kementerian ATR/BPN amankan 1.358 persil aset tanah di Sultra

Faisal Yunianto
·Bacaan 2 menit

PT PLN (Persero) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil mengamankan 1.358 persil atau sertifikat tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Capaian ini juga berkat sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak November 2019 dan kembali menghasilkan penambahan sebanyak 164 sertifikat, sehingga tercatat ada 22 ribu lebih sertifikat tersebar di seluruh Indonesia yang telah diamankan.

Sertifikat ini kemudian diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sultra Iljas Tedjo Prijono kepada Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PLN Wiluyo Kusdwiharto serta disaksikan langsung oleh PLT Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Niken Ariati pada Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset PLN di Sultra yang digelar di Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kendari, Rabu.

Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan PLN Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan kerja sama ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN.

Sertifikasi aset ini dilakukan demi menjaga penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Melalui sinergitas ini, kami mengharapkan seluruh aset PLN di tanah air dapat tersertifikasi seluruhnya pada tahun 2023. Kami juga menargetkan pada unit-unit PLN agar menyelesaikan sertifikasi di tahun 2021 yang totalnya sebesar 27.000 bidang tanah,” kata Wiluyo.

Pada tahun 2021, PLN menargetkan akan menyelesaikan 466 sertifikat tambahan untuk provinsi Sultra.

"Kami yakin, tidak perlu hingga 2023 untuk mencapai 100 persen di Sulawesi Tenggara namun cukup hingga akhir tahun 2021, BPN dapat menyelesaikan seluruh sertifikasi aset PLN. Ini akan menjadi suatu pencapaian yang sangat luar biasa untuk rekan- rekan BPN di Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Wiluyo juga berterima kasih atas dukungan jajaran KPK dan Kementerian ATR/BPN. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN, dan Pemerintah Daerah.

Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Niken Ariati mengatakan untuk mencapai target sertifikasi agar dapat tercapai 100 persen di tahun 2021 perlu adanya upaya luar biasa.

“Harus adanya extra ordinary effort untuk upaya pengamanan dan penyelamatan tata kelola asset negara, mari kita kejar target sertifikasi agar dapat tercapai 100 persen pada tahun ini,” kata Niken.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sultra Iljas Tedjo Prijono mengatakan BPN akan berusaha secara maksimal untuk dapat mempercepat proses sertifikasi aset PLN.

“BPN akan berusaha untuk dapat terus cepat dalam melaksanakan sertifikasi, dan kami berharap pada bulan September tahun ini bertepatan dengan Ulang Tahun ATR/BPN sertifikasi aset PLN dapat tercapai 100 persen," ujar Iljas

Pelaksanaan sertifikat tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan.

Baca juga: PLN: 48 ribu persil tanah sudah bersertifikat melalui pendampingan KPK
Baca juga: PLN terima 10.640 sertifikat tanah milik negara senilai Rp4,5 triliun
Baca juga: PLN dan BPN DKI Jakarta tandatangani kerjasama pendaftaran aset tanah