PLN serahkan sertifikat energi terbarukan untuk Istana Kepresidenan

PT PLN (Persero) menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan atau renewable energy certificate (REC) untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di lima Istana Kepresidenan, yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Jakarta, Selasa, mengatakan penyerahan sertifikat itu sekaligus menjadi tanda jika Sekretariat Presiden menjadi lembaga pemerintah pertama yang memanfaatkan REC PLN.

"Istana negara menjadi salah satu garda depan untuk menjadi bagian dalam perubahan iklim. Ini contoh yang luar biasa, sehingga harapannya langkah istana ini bisa diikuti lembaga lain,” ujar Darmawan Prasodjo.

Darmawan menjelaskan melalui sertifikat itu kini istana negara dialiri listrik yang berbasis energi bersih sebagai wujud dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.

Sumber energi bersih yang digunakan dalam REC di lima Istana Kepresidenan itu berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas pembangkit 140 megawatt (MW).

PLN juga memiliki sumber energi bersih lain, yakni PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW. Jadi total produksi listriknya ada sekitar 2,5 juta MWh per tahun yang ini setara dengan 2,5 juta unit REC.
Baca juga: Pemerintah ajak pelaku bisnis berinvestasi pada sektor energi bersih

Kerja sama REC untuk lima Istana Kepresidenan itu berkapasitas 12.800-an MWh per tahun, di mana selama dua tahun setara dengan 24.360 unit REC. Artinya, masih banyak potensi REC yang bisa dikerjasamakan dengan berbagai pihak.

Darmawan mengutarakan harapannya agar kerja sama itu dapat menjadi role model seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia untuk memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.

Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan pembelian REC untuk Istana Kepresidenan memiliki arti dukungan pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik bersih.

Dia menilai kerja sama itu dapat mendorong instansi pemerintahan lain menggunakan REC PLN.

“Ini merupakan salah satu dukungan kami dalam transisi energi. Harapannya, ketika Istana sudah menggunakan langkah ini maka bisa diikuti oleh lembaga dan kementerian lain sehingga kita bisa bersama sama memerangi kondisi perubahan iklim yang bergerak cepat,” kata Heru.

Sampai Juli 2022, PLN mencatat telah menyediakan REC untuk listrik setara 620.378 megawatt jam (MWh). Angka itu naik dari realisasi akhir 2021 yang mencapai 308.201 MWh dan saat ini REC telah dimanfaatkan 186 pelanggan industri dan bisnis.
Baca juga: Keuangan jadi faktor penting dalam mempercepat transisi energi

REC merupakan instrumen yang merepresentasikan atribut terbarukan dari setiap MWh listrik yang diproduksi oleh pembangkit energi terbarukan. Setiap satu unit REC merepresentasikan satu MWh.

"Dulu perusahaan-perusahaan mesti beli sertifikat REC ke luar negeri. Untuk itu kami membangun produk REC dalam negeri namun tetap diakui oleh internasional," jelas Darmawan.

REC yang disediakan PLN membuktikan bahwa energi yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang diverifikasi oleh sistem tracking internasional, APX TIGRs yang berlokasi di California, Amerika Serikat.

Dengan demikian, setiap REC dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar internasional.

Baca juga: Kementerian ESDM: Masa depan Indonesia cerah dengan energi bersih