Plt Bupati Bogor Minta Kades Sabar Soal Bantuan Satu Miliar Satu Desa

Merdeka.com - Merdeka.com - Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta seluruh perangkat desa bersabar untuk menerima gelontoran bantuan keuangan (bankeu) bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tahun 2022. Alasannya, Pemkab Bogor saat ini tengah merevisi Peraturan Bupati (Perbup) penggunaan Samisade.

Pemkab Bogor sudah mengalokasikan Rp395 miliar untuk 415 desa tahun ini. Iwan memprediksi, anggaran itu bisa mulai didistribusikan pada Agustus atau September 2022.

"Masih lanjut. Karena sudah dialokasikan dalam APBD. Tapi untuk penggunaan perlu ada revisi perbup. Saat ini sedang proses, mudah-mudahan bisa segera dicairkan," kata Iwan Setiawan, Minggu (19/6).

Dengan anggaran sebesar itu, dengan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022 sekitar enam bulan lagi, Pemkab Bogor tidak khawatir mengganggu realisasi serapan anggaran Pemkab Bogor tahun ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menerangkan, samisade dapat diserap dengan waktu hanya sekitar tiga bulan. Karena, sebagian besar anggaran digunakan untuk infrastruktur desa.

"Kan desa yang paling besar itu menerima Rp1 miliar. Jika perencanaannya tepat, maka dalam tiga bulan saja bisa terserap maksimal. Jadi Insha Allah tidak akan banyak mengganggu penyerapan anggaran kita," kata Teuku Mulya.

Sejauh ini, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Samisade tahun 2021 sudah mencapai 80 persen dilaporkan oleh pemerintah desa.

"Laporan samisade untuk 2021 Inspektorat sedang di lapangan. Kalau laporan Pertanggungjawaban desa udah lebih 70 sampai 80 persen, sebagiannya lagi sedang dilakukan pengecekan oleh Inspektorat," kata dia.

Kelanjutan program Samisade dilakukan dengan beberapa catatan pada rencana perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang bantuan keuangan Samisade itu.

"Ada catatan-catatan sedikit , seperti penyesuaian perbub, terus desa-desa itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mana desa yang memang layak dan tidak," katanya.

Bogor akan lebih tegas terhadap desa-desa yang belum juga melaporkan laporan pertanggungjawaban.

"Yang layak itu yang sudah melaporkan pertanggungjawaban. Engga semua desa, nanti kita lihat (yang melaporkan pertanggungjawaban)," katanya.

"Kalau sepanjang dia (pemerintah desa) tidak memberikan laporan Pertanggungjawaban, kita ga mencairkan dulu untuk tahun sekarang," lanjut Teuku.

Rencana revisi perbup berkaitan dengan masalah teknis. Seperti aturan ketebalan volume atau spek pada proyek Samisade yang akan dilaksanakan.

"Jadi kalau jalan desa itu standar ketebalannya berapa, jadi jangan sampai desa ini 17cm (ketebalannya) sementara desa lain 20cm padahal uangnya sama. Nanti ada standarnya secara teknis," katanya. [noe]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel